JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 156a) dan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Pasal 4) menghadirkan empat orang ahli pada sidang keempat di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (31/1). Keempat orang ahli Pemohon sepakat menyampaikan bahwa UU Penodaan Agama perlu direvisi karena merugikan kelompok Syiah di Indonesia.
Keempat ahli yang menyampaikan keterangannya di hadapan pleno hakim yang diketuai oleh Achmad Sodiki, yaitu Zainal Abidin Bagir (Ahli Studi Agama dan Lintas Budaya), Siti Ruhaini Dzuhayatin (Ketua at Interim Komisi HAM OKI), Noorhaidi Hasan (Ahli Antropologi Sosial, Hukum Islam, dan Fatwa), dan Pipip Ahmad Rifai Hasan (Ahli Sejarah dan Filsafat Agama).
Zainal yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan keterangan di hadapan delapan pleno hakim. Zainal menyampaikan bahwa penodaan agama adalah peristiwa sosial. Sampai saat ini kasus penodaan agama banyak terjadi. Bahkan, setelah reformasi kasus penodaan agama meningkat jumlahnya. Bila sebelumnya selama rentang waktu 40 tahun hanya tercatat ada 40 kasus penodaan agama, usai reformasi sampai saat ini tercatat ada 40 kasus penodaan agama. “Penelitian kami, ada begitu banyak ragam kasus yang dikenakan dalam Pasal 4 UU Penodaan Agama. Ini isyarat adanya banyak masalah pada undang-undang ini. Selain itu ada peningkatan secara tajam kasus penodaan agama di kalangan muslim setelah reformasi. Sebelumnya ada lima kasus dalam rentang waktu 40 tahun. Setelah reformasi menjadi 40 kasus, ada peningkatan frekuensi sebanyak lima belas kali lipat,” ungkap Zainal.
Zainal juga menyampaikan bahwa semakin lama, UU Penodaan Agama menjadikan target korbannya dari kelompok yang lebih besar. Saat ini yang sering dijadikan korban UU Penodaan Agama, lanjut Zainal, adalah orang-orang dari aliran tertentu seperti Syiah dan Ahmadiyah. “Saat ini trennya mengarah pada Syiah. Kalau dibiarkan akan melebar ke hal-hal lain, nantinya bisa yang jadi korban agama. Kalau dibiarkan akan seperti bola liar. Jadi sebenarnya UU ini ingin melindungi siapa,” ujar Zainal.
Lebih detail Zainal mengatakan bahwa UU Penodaan Agama selama ini bisa menjadikan siapa saja terjerat hukum dengan alasan yang berbeda-beda. Misalkan saja, UU Penodaan Agama bisa digunakan untuk menjerat seseorang yang meminta speaker Masjid dikecilkan suaranya sampai orang-orang yang melakukan praktik tasawuf. Padahal, Zainal mengatakan sebenarnya sulit menemukan kasus yang benar-benar seperti disyaratkan UU Penodaan Agama. “Ada begitu banyak ragam kasus, tapi terkena dengan UU yang sama. Jangan-jangan UU ini buta untuk melihat perbedaan-perbedaan itu. Kalau di Indonesia sepertinya tidak ada yang benar-benar dengan sengaka menghina agama tertentu. Kalau di luar negeri film The Inosence of Muslim itu dari awal memang sudah sengaja untuk menodai agama,” papar Zainal yang merupakan Dosen UGM yang membidangi Studi Agama.
Syiah Diakui
Hal senada juga dinyatakan oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin yang menjabat sebagai Ketua at Interim Komisi HAM OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Dalam penjelasannya, Siti lebih menitikberatkan kepada posisi Syiah dalam Islam. Di dalam OKI yang terdiri dari 57 negara berpenduduk mayoritas Islam, Syiah diakui sebagai bagian dari Islam. “Negara-negara OKI berkomitmen menjaga HAM untuk membangun dunia yang lebih aman dan adil. Islam sendiri melarang adanya pemaksaan dalam kehidupan beragama. OKI pun meletakkan Syiah sebagai salah satu mazhab dalam Islam. Berdasarkan fakta historis tidak ada larangan dari OKI kepada Syiah untuk melakukan ibadah haji ke Mekah. Bahkan Kerajaan Saudi juga mengundangnya (pemeluk Syiah, red),” jelas Siti.
Siti pun menegaskan bahwa UU Penodaan Agama selama ini digunakan sebagai dasar penghukuman terhadap perbedaan penafsiran suatu agama atau keyakinan seperti yang dialami salah satu Pemohon, yaitu Tajul Muluk. Secara sosial, masih ujar Siti, UU Penodaan Agama menimbulkan sikap intoleransi dan stigma kesesatan. “Saya tidak setuju jika ada seseorang atau sekelompok orang memiliki penafsiran keagamaan yang berbeda dengan mayoritas disebut penodaan, sesat, dan ahkirnya dihukum,” tegas Siti yang meminta UU Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP perlu direvisi masalah formil dan materiilnya.
Dua ahli lainnya, Noorhaidi Hasan dan Pipip Ahmad Rifai Hasan juga menyampaikan saran agar MK mencabut Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU Penodaan Agama. Kedua pasal tersebut menurut keduanya telah digunakan oleh sekelompok orang lainnya untuk menghakimi kelompok lain. “UU ini sudah menjadi problematik karena digunakan oleh sekolompok orang untuk menghakimi kelompok lain,” ujar Noorhaidi.
Sedangkan Pipip mengatakan Pasal 156a KUHP harus digunakan sangat selektif dan hati-hati untuk menghindarkan dari perlakuan tidak adil, sewenang-wenang, dan menyengsarakan kelompok tertentu yang memiliki perbedaan pendapat. “Saya khawatir jika Pasal 156a KUHP ini diterapkan tidak dengan hati-hati, mendalam, komprehensif, dan melibatkan banyak pihak nantinya eksistensi negara dan bangsa Indonesia akan goyah dan terancam,” tutup Pipip yang merupakan Dosen Universitas Paramadina.(yna/mk/bhc/opn) |
