Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Prabowo Subianto
Elektabilitas Prabowo Nyungsep Karena Tidak Mampu Tunjukkan Kontribusi Nyata
2020-07-22 07:07:57

Ilustrasi. Jokowi dan Prabowo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon presiden yang menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai yang teratas dengan keterpilihan sebesar 16,2 persen.

Sedangkan di urutan kedua, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyalip Prabowo Subianto dengan keterpilihan 15 persen. Sementara itu, elektabilitas Prabowo nyungsep di urutan ketiga dan mengalami penurunan elektabilitas hingga 10 persen.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, jebloknya elektabilitas Prabowo Subianto adalah peringatan keras bagi Partai Gerindra.


Menurut Umam, anjloknya minat publik memilih Menteri Pertahanan itu dipicu oleh ketidakmampuan Prabowo dan Gerindra memberikan kontribusi nyata dalam kerja pemerintahan Joko Widodo.

Kata Umam, serbuan isu tentang dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait lobster sangat massif. Edhy Prabowo saat ini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

"Kemungkinan hal ini dipicu oleh ketidakmampuan Prabowo dan Gerindra menunjukkan the real contribution (kontribusi nyata) dan efektivitas peran mereka di dalam pemerintahan," demikian analisa Direktur Paramadina Public Policy Institute itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/7).

Merespons fakta politik itu, Umam mengingatkan elite Partai Gerindra harus melakukan antisipasi dengan membangun kembali kepercayaan publik. Jika tidak diantisipasi, maka Gerindra berpotensi mendapatkan sanksi politik dengan hilangnya basis pemilih loyal.

"Gerindra bepotensi menjadi bubble party, yakni saat sentimen kepercayaan publiknya melemah, elektabilitas partainya akan mengempis hingga tinggal captive marketnya saja, basis swing voters yang dinikmatinya berpotensi mengalami deficit electoral," demikian kata Umam.

Diketahui, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan hasil surveinya mengatakan, elektabilitas Ganjar berada di angka 16,2 persen. Angka itu naik dari 11,8 persen di bulan Mei 2020.

Sementara itu, pada posisi kedua ada Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 15 persen. Angka itu pun naik dari 10,4 persen di bulan Mei 2020. Selanjutnya di posisi ketiga, ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 13,5 persen dari 14,1 persen di bulan Mei 2020.

Dalam survei pada bulan Pebruari lalu, elektabilitas Prabowo Subinato masih teratas denga prosentase keterpilihan di angka 22,2 persen. Kemudian survei bulan Mei, keterpilihan terhadap Mantan calon Presiden tahun 2019 lalu itu menurun di angka 14,1 persen.(aut/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Prabowo Subianto
 
Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza
 
Mardani: Anies atau Ganjar Tidak Mengajak Pendukungnya Menyerang Prabowo
 
Sejumlah Pernyataan Prabowo Mengundang Polemik, Soal Apa Saja?
 
Koalisi Sipil Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pesawat Mirage 2000-5 Prabowo
 
Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]