ACEH, Berita HUKUM - Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintahan Aceh dan Papua, Marzuki Daud mengatakan akan mendata ulang kembali persoalan ekspor gas ke luar negeri.
Menurut dia yang juga sebagai Anggota Komis VI DPR-RI, saat dihubungi pewarta BeritaHUKUM.com, Selasa (14/5) bahwa perusahaan-perusahaan dalam negeri terutama perusahaan penghasil gas lebih senang mengekspor gasnya ke luar negeri.
“Saya melihat beberapa perusahaan industri di Aceh dan Papua, sering mengekspor gas ke luar negri seperti ke Korea, Cina, dan Amerika, ini perlu didata ulang kembali,” katanya
Marzuki mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera memanggil Menteri ESDM untuk membahas masalah tersebut. Terkait persoalan ekspor gas, dia juga menyindir sebuah Perusahaan industri di Kota Lhokseumawe, yaitu PT. Arun LNG.
Persoalan ekspor gas ke luar negeri itu terjadi akibat adanya pengaruh investasi luar dari luar negri. “Orang kita ini sangat terpengaruh dengan investasi asing. Itu adalah alasan utama yang memicu perusahaan industri cenderung mengekspor gas ke luar negeri dibanding kepentingan dalam negeri,” sebut Marzuki.
Setelah dipanggil Menteri ESDM, Marzuki berjanji akan mengkajinya lagi. Selanjutnya hasil musyawarah itu akan disampaikan kesemua perusahaan industri yang ada di Aceh, termasuk PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT. Arun LNG Lhokseumawe.(bhc/sul)
|
