JAKARTA, Berita HUKUM - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kontraksi hingga 5,32 persen di kuartal II menjadi bukti bahwa kerja Presiden Joko Widodo dan para menteri buruk.
Begitu penilaian Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun menanggapi rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, realita perekonomian Indonesia tidak sesuai dengan slogan yang sering digaungkan Presiden Jokowi.
"Itu artinya slogan Jokowi "Kerja, Kerja, Kerja!" hanya ilusi, narasi tanpa ketaatan. Sebab, angka pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen itu maknanya tingkat produktivitasnya rendah," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/8).
Bahkan kata Ubedilah, Presiden Jokowi maupun para pembantunya di kabinet memiliki kinerja yang buruk selama ini. Daya serap anggaran rendah dan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 tidak mampu ditangani dengan baik.
Hal tersebut semakin memperjelas bahwa Presiden Jokowi dan para menteri tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Mereka, sambung Ubedilah, justru menjadikan pandemik Covid-19 sebagai kambing hitam atas ketidakmampuan mengelola ekonomi.
"Jadi bukan semata-mata akibat Covid-19, tetapi tata kelola pemerintahan di tingkat elit leadershipnya bermasalah. Sehingga daya serap anggaran penanggulangan dampak Covid-19 juga rendah," pungkas Ubedilah.(RMOL/bh/sya) |
