Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
HUT RI
Edysa Girsang: Kini Banyak Warga Hidup dalam Ancaman Penggusuran, Perampasan Hak-hak Hidupnya
2016-08-17 12:41:25

Edysa Girsang, atau EQ dalam orasi politiknya saat upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus yang diselenggarakan di area kawasan perkampungan warga Bukit Duri, Jakarta pada, Rabu (17/8).
JAKARTA, Berita HUKUM - Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71 tahun pada 17 Agustus 2016, Rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaannya, namun cita-cita kemerdekaan Indonesia belum tercapai seperti yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Itulah yang disampaikan Edysa Girsang, atau EQ dalam orasi politiknya saat upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus yang diselenggarakan di area kawasan perkampungan warga Bukit Duri, Jakarta pada, Rabu (17/8).

"71 tahun silam bangsa Indonesia bersorak-sorai bergembira menyambut suara perubahan, Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, kini banyak warga Jakarta yang merayakan kemerdekaan dengan suasana mencekam. Hidup dalam ancaman penggusuran, perampasan hak-hak hidupnya," ungkap Edysa Girsang, yang juga merupakan Bacagub DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.

Edysa juga menambahkan, kalau penjajah dahulu juga melakukan perampasan hak hidup rakyat Indonesia. "Ini tak ada bedanya, penjajah juga merampas hak rakyat, artinya penjajah rakyat itu masih ada, kini berwujud pemerintahan yang pro pengembang, pro pengusaha besar kaum pemodal. Rakyat Indonesia belum merdeka seutuhnya, sesuai cita cita nasional Indonesia merdeka," ujarnya.

Cita-cita nasional terbentuknya negara Indonesia merdeka adalah seperti yang tertulis dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, yang kini menurut EQ semakin pudar dan nyaris menjadi bacaan hapalan saat upacara saja.

"Naskah pembukaan undang-undang dasar 1945 sejatinya merupakan amanat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pemerintah. Segala pembangunan negara haruslah sejalan dengan hasrat kemerdekaan rakyat. Jika tidak begitu maka pemerintah telah mengkhianati negara Indonesia merdeka, mengkhianati rakyat," paparnya.

Untuk itu, EQ menganggap penting bahwasanya semua warga di masing-masing RT/RW agar tetap menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus dengan tujuan menguatkan persatuan dan kesatuan rakyat, serta merefleksikan kondisi negara berikut ancaman yang dihadapinya.

"Bersatulah seluruh rakyat, karena dengan begitu segala musuh penindas rakyat dapat kita kalahkan. Dengan persatuan, bangsa Indonesia dapat merdeka, maka dengan persatuan jualah kita dapat membangun negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait HUT RI
 
• Usia 76 Tahun Indonesia Merdeka Sisakan Masalah Kebangsaan, Haedar Ajak Elit Duduk Bersama
 
• Anis Byarwati Ajak Komponen Bangsa Bekerja Sama Atasi Berbagai Permasalahan
 
• HUT RI Ke-76, Syarief Hasan: Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Di Masa Sulit
 
• Peringati HUT RI ke 75, Ditreskrimsus Polda Metro Bagikan 5.000 Masker di Stasiun Kereta
 
• Bamsoet: Indonesia Harus Tetap Semangat Dan Utamakan Kepentingan Bangsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]