JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Belum meratanya program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di seluruh wilayah Indonesia, dapat berakibat bisa mengancam persoalan kependudukan. Program ini juga menjadi lahan politis, bila ada yang memanfaatkan keadaan yang belum tertata baik untuk kepentingan pihak tertentu menjelang Pemilu 2014 mendatang.
"Dalam program ini, penduduk itu adalah subjek dan objek pembangunan. Jika satu program terganggu, sudah pasti akan membawa implikasi bagi peningkatan penduduk itu sendiri. Atau dari sisi penggerakan penduduk itu sendri. Jadi pasti akan ada persoalan, kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (10/9).
Selain itu efek konkret belum tersebarnya EKTP di semua wilayah bisa menjadikan percepatan untuk menyejahterakan rakyat bisa melambat. Tapi kalau itu kemudian terhambat terganggu apalagi gagal, itu sudah pasti kita akan mengalami kesulitan. Paling tidak upaya kita untuk menyejahterakan penduduk semakin berkurang. Yang harusnya bisa diselesaikan tahun 2015 barangkali harus mundur lagi jadi tahun 2020, bebernya.
Efek dari program e-KTP yang belum berjalan sempurna, juga akan menimbulkan kekacauan data penduduk jelang pemilu. Kekuarangan inilah yang akan menjadi lahan politis pihak tertentu untuk memanfaatkan keadaan yang memang belum tertata baik dalam pembuatan e-KTP itu. "Sudah pasti ada peluang dimanfaatkan politis kalau belum tertata dengan baik," ujarnya.
Pemerintah pun, lanjut dia, saat ini terus berusaha agar pembuatan E-KTP bisa dituntaskan sebelum Pemilu 2014. Jika realisasi pembuatan E-KTP tertunda hingga melebihi 2014, kemungkinan situasi tersebut akan dimanfaatkan secara politis.
"Pemerintah sekarang berusaha agar hal ini diselesaikan sebelum pemilu. Pasalnya, kalau tertunda itu akan memberikan peluang bagi mereka yang bisa memanfaatkan hal itu. Yang namanya politik itu kadang-kadang kotor, jadi ketika kita belum menata dengan baik, orang sudah memanfaatkan ketidakaturan itu untuk kepentingannya dia," ujarnya.
Sugiri mengingatkan, bila e-KTP gagal dilaksanakan, pastinya negara ini akan mengalami kesulitan dalam mensejahterakan penduduknya. "Upaya kita untuk mensejahterakan penduduk semakin berkurang yang harusnya bisa diselesaikan tahun 2015 barangkali harus mundur lagi jadi tahun 2020," tandasnya.(inc/mic/rob)
|
