Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Samarinda
Dwi Sugiarto Menjabat Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Samarinda
2016-06-05 13:43:49

Dari kanan, Nawawi Pomolango dan Dwi Sugiarto tampak akrab saat proses sertijab di Pengadilan Tinggi Kaltim.(Foto: BH gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jabatan ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) diserahterimakan dari Nawawi Pamolango kepada Dwi Sugiarto, SH yang ditandai dengan acara serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim di ruang sidang utama PT Kaltim Jalan M Yamin Samarinda, Jumat (3/6).

Duabelas bulan Nawawi Pomolango menjabat kepala PN Samarinda sejak 18 Februari 2016, banyak sekali perkembangan yang dicapai dengan menata semua bagian di PN Samarinda. Nawawi selanjutnya mengemban tugas baru menjadi hakim ketua PN / PHI/ Tipikor Jakarta Timur. Sedangkan penggantinya Dwi Sugiarto, SH sebelumnya sebagai wakil kepala PN Bandung, Jawa Barat.

Ditemui pewarta BeritaHUKUM.com di selah-selah acara pisah sambut di Resto 88 Jl. Juanda 88 pada, Jumat (3/6) malam mengatakan, selama 12 bulan menjabat sebagai Ketua PN Samarinda banyak sukanya, selain di PN Samarinda hakim-hakim yang kebanyakan dari ketua PN dari daerah lain, sehingga mampu membenahi lebih cepat, terang Nawawi.

"Saya sangat disiplin dalam melakukan pembinaan kepada para stafnya, saya baik dihadapan umum, namun mengenai tugas pekerjaan saya keras kepada hakim kalau ada kesalahan didalam ruangan saya bisa saya 'bentak-bentak'," ujar Nawawi.

Nawawi juga mengaku sangat mengenal dengan Dwi Sugiarto sebagai ketua PN Samarinda yang baru, karena pernah berkantor di kantor yang sama di PN Jakarta Pusat. Nawawi yakin penggantinya mampu membawahi PN Samarinda yang lebih baik, karena penggantinya telah berhasil membawahi PN Bandung sebagai satu dari dua Pengadilan terakreditasi se Indonesia.

Disamping itu sebagai ketua PN Samarinda yang baru, Dwi berharap bisa mengulang kesuksesan program tersebut di PN Samarinda, setidaknya sudah tahu apa yang mesti disiapkan untuk akreditasi, ujar Dwi Sugiarto.

"Dengan fasilitas yang ada sekarang sudah cukup baik apalagi sistim pembenahan arsip putusan ke elektronik jelas mempermudah pelayanan, semoga tiga bulan kedepan PN Samarinda sudah terakreditasi," pungkas Dwi.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Samarinda
 
• AORDA Kaltim Usulkan Daerah Khusus Istimewa Kutai Raya Menjadi Ibu Kota Negara
 
• Abdullah Bantah Proyek Gudang Arsip yang Diduga Fiktip di Kantor Dikdukcapil Samarinda
 
• Makmur Ajak Masyarakat Beri Pengabdian Terbaik Bagi 'Benua Etam'
 
• Pendapatan Daerah Sektor Pajak Menjanjikan dan Harus Digali dengan Optimal
 
• Puji Setyowati: Masyarakat Samarinda Dihimbau Bijak Gunakan Panggilan Darurat 112
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]