Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pendidikan
Dunia Pendidikan Butuh Tindakan Nyata, Bukan Hanya Euforia Kata-kata
2017-05-05 10:52:29

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.(Foto: sofyan/iw)
KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan momentum untuk melakukan renungan dan evaluasi, serta refleksi terhadap bidang yang menjadi pondasi kemajuan Bangsa Indonesia ini. Refleksi Hardiknas menjadi penting untuk mengevaluasi sikap dan langkah dalam membangun dunia pendidikan di Tanah Air. Pendidikan membutuhkan langkah dan tindakan nyata.

“Masalah pendidikan kita tidak boleh terjebak dengan euforia kata-kata yang kurang bermakna. Dunia pendidikan butuh tindakan yang lebih nyata dibanding retorika kata-kata,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, di sela-sela kunjungan kerja Komisi X DPR ke Kalimantan Barat, Selasa (2/5).

Ungkapan politisi F-Gerindra ini menjadi kritik bagi semua pihak yang rajin mengucapkan Hardiknas, namun tidak pernah berusaha untuk membantu pendidikan secara optimal. Dukungan anggaran dari kepala daerah yang masih minim, turut menjadi kritik Sutan.

“Banyak kepala daerah dengan sumringah mengirim ucapan tentang hari pendidikan tapi mereka enggan untuk menganggarkan biaya pendidikan bagi daerahnya. Jangan hari pendidikan ini ramai di kata yang berbunga-bunga yang menutupi realita bahwa kita tidak cukup berbuat untuk meningkatkan mutu dan kesempatan sekolah masyarakat,” tandas Sutan.

Menurut politisi asal dapil Jambi itu, Hardiknas idealnya diperingati dengan berani berpihak pada pendidikan. Para pemangku kebijakan, baik itu DPR, Gubernur, Bupati, hingga Kepala Dinas harus memberikan peran nyata dalam dunia pendidikan.

“Anggaran pendidikan kita jangan terus menerus berkurang dari tahun ke tahun. Guru honor butuh penambahan gaji, sekolah yang rusak perlu diperbaiki, daeran pelosok butuh sekolah, mari kita anggarkan dengan optimal jangan ala kadarnya. Karena hari pendidikan akan lebih bermakna jika kita berani berbuat nyata,” pesan Sutan.(sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pendidikan
 
• HNW: Peraturan Menteri Agama Penanganan Kekerasan Seksual Mestinya Adil dan Masukkan Pendekatan Agama
 
• Beri Kuliah Umum Mahasiswa Unair, Firli Bagikan Tips Sukses hingga Jadi Presiden
 
• Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021
 
• HNW Minta Kemenag Tindak Tegas Pemotong Bantuan Pesantren
 
• Ratna Juwita Pertanyakan Alokasi Dana Abadi Pesantren Tak Tercantum di APBN 2022
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]