Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Kapal Kayu
Duh! Pembiayaan 8 Kapal Untuk Nelayan Malah Dikorup
Saturday 05 Jan 2013 23:55:02

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Setia Untung.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung RI, telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pembangunan 8 unit kapal kayu di Provinsi Banten.

Dari informasi yang dihimpun pewarta BeritaHUKUM.com bahwa 7 orang Penyidik Kejaksaan menemukan berbagai kejanggalan dalam proyek pembangunan 8 unit kapal kayu yang menelan biaya miliaran rupiah ini, diantaranya, ketika dilakukan pengecekan di lapangan, spek kayu yang digunakan tidak sesuai dengan kualitas untuk pembuatan kapal yang kuat dan tahan lama.

"Proyek ini menggunakan dana Dipa sebesar 12 miliar, namun spek kayu yang digunakan tidak sesuai," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuliadi, Sabtu (5/1).

Tindak Pidana Korupsi ini menjerat A profesi Wiraswasta, H.M A.T.I MM PNS Dinas Kelautan, dan A.B PNS Dinas Kelautan. 7 orang Jaksa Penyidik telah memanggil 3 tersangka tersebut dan menjadwalkan untuk ditindak lanjuti pada tahap berikutnya.

Pembangunan 8 unit kapal kayu 30 BT ini diperuntukkan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Banten pada Dinas Kelautan Propinsi Banten, menggunakan Dana Dipa tahun 2011. Kerugian sementara dari kasus ini, diduga mencapai Rp 2 Miliar.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Kapal Kayu
 
• Penyidikan Kasus Korupsi Kapal Rp12 Miliar Masih Berjalan
 
• Korupsi Kapal Kayu, Saksi Tak Penuhi Panggilan Penyidik
 
• Dirut PT Pasibu Jaya Mangkir Dari Panggilan Kejagung
 
• 3 Saksi Kembali Tak Hadir Dalam Kasus Korupsi Kapal Kayu
 
• Terkait Korupsi Kapal Kayu, 2 Dirut Kembali Mangkir
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]