Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus di Nias
Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan RS, Wabup Nias Diperiksa Kejati Sumut
Thursday 20 Feb 2014 13:54:25

Ilustrasi. Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut.(Foto: Istimewa)
MEDAN, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara telah memeriksa Wakil Bupati Nias Selatan, Hukuasa Ndruru terkait dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah sakit senilai Rp. 7,5miliar tahun anggaran 2012. “Hukuasa diperiksa sebagai saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama, Selasa (18/2).

Dikabarkan Tim Redaksi Website Kejaksaan RI, sebelumnya saksi Hukuasa tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik Kejati Sumut tanpa ada alasan, Senin kemaren (17/2).

“Namun, yang pasti hari ini saksi Hukuasa hadir untuk dimintai keterangan,” tambahnya.

Chandra menjelaskan, Hukuasa diperiksa atas tersangka ‘AS’ yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Nisel dugaan korupsi pengadaan tanah 60.000 meter persegi. Sebelumnya Kejati Sumut telah menetapkan 17 tersangka terkait dugaan markup pengadaan tanah seluas 60.000 meter persegi. Salah satunya terdapat nama tersangka ‘AS’.

“Selain saksi Hukuasa yang diperiksa, sebelumnya Kejati Sumut juga memeriksa Kadis PU Kabupaten Nisel, Kades Nisel, 2 orang Anggota Panitia Pengadaan Tanah RSUD Nisel, Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nisel dan Kasubbag Perundang-undangan Pemkab Nisel,” pungkas Chandra.(pd/kjs/bhc/sya)


 
Berita Terkait Kasus di Nias
 
• Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan RS, Wabup Nias Diperiksa Kejati Sumut
 
• Kejati Sumut Periksa Korupsi Tanah Nisel
 
• Ditreskrimsus Poldasu Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Sekda Nisel
 
• Pengurus BPP Kepulauan Nias: Wakil Kordinator FKI-1 Kepulauan Nias Berbohong
 
• Mantan Sekda Gunungsitoli Diduga Gelapkan Dana Pemekaran Provinsi Nias
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]