JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno mendesak impor bus Trans Jakarta yang diduga merupakan barang bekas, perlu diusut tuntas. Bila ditemukan unsur penyelewengan atau mark-up maka harus diterapkan sanksi tegas yang menjerakan.
Hal itu ditegaskannya menjawab pers Selasa (11/2) siang menanggapi temuan ratusan bus impor asal Cina untuk armada Trans Jakarta ternyata karatan dan tidak sesuai kualifikasi yang ditentukan.
Menurut Teguh yang duduk di Komisi V (bidang perhubungan dan transportasi), armada Trans Jakarta sebagai moda transportasi publik kualitasnya harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini sejalan dengan tekad Pemprov. DKI Jakarta yang akan meningkatan layanannya, ternyata kemudian dalam pelaksanaan tender ditemukan banyak masalah.
“ Saya setuju apa yang disampaikan kepala daerah harus diusut tuntas. Pasti akan ketemu apa yang tidak benar dimulai dari proses tendernya kemudian pelaksanaanya. Kalau pemenang tender ternyata menurunkan spec atau kualitasnya, maka harus diusut dan dijatuhkan hukuman atau sanksi yang menjerakan,” tegas Teguh.
Ia melihat, proses tender selama ini sesuai ketentuan harus terbuka. Namun diakui pula, memang dalam praktek tender di Indonesia masih sering terjadi permainan walaupun atas nama tender tebuka. Hal ini, katanya, terkait dengan trust dan kontrol yang masih lemah.
Terkait kesanggupan Indonesia dalam memproduksi kendaraan transportasi, menurut Teguh, masih menjadi tanda tanya. Untuk moda transportasi sebenarnya kita sudah mempunyai kemampuan, hanya memang dalam kuantitas yang besar dalam tempo yang cepat kita memang selama ini harus mengimpor dari luar negeri.
Contohnya kereta api, INKA sudah bisa membuat, tetapi yang dibutuhkan bisa memproduksi dalam waktu cepat dan jumlah yang banyak ternyata dari sisi kapasitas produksi belum mampu untuk dapat dilakukan.
Sementara, terkait kasus Bus-bus TransJ asal China berkarat dan AC rusak. Jokowi dan Ahok sepakat memulangkan bus tersebut, karena Pemprov DKI baru membayar DP 26 persen.(mp,ar/dpr/bhc/sya) |
