JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakan Hikum menjadi salah satu yang disorot dalam penilaian 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ketua Departemen Politik Bidang Polhukam DPP PKS Nabil Ahmad Faui mengemukakan terjadi kenaikan ketidakpuasan publik dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.
'Dalam survey terbaru yang dirilis SMRC tentang kinerja 2 tahun Jokowi-Maruf mengkonfirmasi ada trend kenaikan ketidakpuasan publik dalam hal penegakan hukum, dari sekitar 15 persen jadi naik hampir 25 persen hanya dalam kurun waktu 2 tahun,' terang Nabil, dalam acara Indonesia Petang di MNC News (26/10).
Ia menegaskan munculnya angkat ketidakpuasan publik hanya fenomena gunung es, karena masih banyak aspek lain yang kinerjanya belum dinilai.
"Munculnya aspek ketidakpuasan penegakan hukum, dan kinerja pemerintah yang lain, juga harus dilihat jangan jangan ini fenomena gunung es, bahwa ada banyak aspek lain yang tidak terlihat di dalamnya," kata Nabil.
Nabil juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang cenderung menghindar saat TWK 57 pegawai KPK, menurutnya Presiden bisa berperan untuk mengambil kendali dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan yang mengundang kontroversi di masyarakat.
"Misalnya dalam proses TWK, Presiden cenderung menghindar dan membiarkan proses yang berjalan, padahal dalam beberapa aspek Presiden mengatakan bisa melakukan tindakan-tindakan untuk lebih mempercepat kinerja pemerintahannya, karena pemberantasan korupsi kembali lagi disesuaikan dengan visi misi Presiden." pungkas Nabil.(PKS/bh/sya) |
