TANGERANG (BeritaHUKUM.com) – Diperkitakan sekitar dua persen penduduk Kota Tangerang, Banten, takkan ikut mencoblos dalam pemilihan umum kepada daerah (pemilukada) Banten 2011 ini. Pasalnya, mereka masih memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan sebagian lagi Kabupaten Tangerang.
"Berdasarkan data yang ada, kami perkiraan kami ada sekitar dua persen penduduk Kota Tangerang tidak mencoblos dalam pemilihan gubernur Banten pada 2011," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Syafril Elain, Jumat (23/9), seperti dikutip Antara.
Menurut dia, dalam pendataan terakhir jumlah pemilih di Kota Tangerang sebanyak 1,118 juta jiwa, maka diperkirakan yang tidak mencoblos hanya dua persen. Namun, warga yang tidak mencoblos pada Pilkada Banten 2011 itu merupakan pemilik KTP DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang, karena setiap hari mereka bekerja pada kedua daerah tersebut dan hanya memiliki rumah di Kota Tangerang.
Pemilu kada Banten 2011 dilaksanakan 22 Oktober 2011 terdapat tiga calon gubernur dan wakil gubernur masing-masing Ratu Atut Chosiyah berpasangan dengan Rano Karno, Wahidin Halim dengan Irna Narulita, dan Jazuli Juwaeni dengan Zaki Muzakki.
Dia mengharapkan bahwa warga yang mencoblos pada pemilu kada tersebut jumlahnya meningkat karena dari data lebih banyak dari pemlilu kada Wali kota pada 2008. Sedangkan warga yang tidak mencoblos itu mayoritas berdomisili di perbatasan dengan DKI Jakarta seperti di Kecamatan Ciledug, Larangan, maupun Karang Tengah.
Selain itu, warga yang tidak mencoblos itu juga tinggal di Kecamatan Batu Ceper, Benda dan Cipondoh. Petugas KPU setempat sudah berulangkali mengajak warga Kota Tangerang untuk pindah dan melepaskan KTP DKI Jakarta, tapi mereka tidak mau dengan alasan pekerjaan dan administrasi lainnya. (mic/r17)
|
