Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Dua Kubu di Parlemen Akan Munculkan Check and Balances Yang Bagus
Friday 17 Oct 2014 00:38:48

Ilustrasi. Sidang Paripurna Dewan DPR, DPD dan MPR 2014 di Senayan, Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam sebuah proses politik munculnya dua kubu di parlemen dimana satu pihak mendukung pemerintah (eksekutif) dan kelompok lain mendukung lembaga legislatif, sebagai hal yang wajar. Di Indonesia ini masalah yang baru, tetapi di negara lain AS dan negara-negara Amerika Latin telah melaksanakan ini. “Hal seperti ini terjadi di Amerika dan beberapa negara Amerika Latin, kemudian tumbuh ke dewasaan berpolitik, akhirnya terjadi check and balances yang bagus,” demikian ditegaskan anggota DPR Fadel Muhamad sebelum mengikuti Sidang Paripurna DPR, Kamis (16/10).

Politisi Partai Golkar ini mengakui, munculnya dua kubu ini sebagai hal agak baru dan sedikit canggung untuk melaksanakan hal ini. Tetapi berdasar teori ilmu pemerintahan, hal seperti ini terjadi. Konsekuensi logisnya adalah seluruh pimpinan AKD diambil oleh Koalisi Merah Putih dan di Pemerintahan didominasi Kelompok Indonesia Hebat terdiri PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem dan PKB.

Dampaknya bagi Indonesia ke depan, memang ini hal baru dan belum pernah terjadi seperti ini. Ke depan wajah Indonesia akan lain, karena ada sebuah tim KMP yang kompak dalam pembangunan parlemen ke depan. “Tentunya ini menarik sekali,” ia menambahkan.

Ini konsekuensi logis dari percaturan politik akhirnya menjadi dua kubu. “Insya Allah lima tahun ke depan mungkin KMP di eksekutif dan KIH kembali di lembaga legislatif. Kita lihat apa yang akan terbangun lima tahun ke depan,” katanya.(mp/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]