Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Samarinda
Dongkrak PAD Unsur Pasar Lewat Parkiran
Friday 15 Mar 2013 10:33:47

Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda, Sulaiman Sade.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mengkaji pola penanganan parkir pasar sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat, kata Sulaiman Sade kepada pewarta BeritaHUKUM.com di kantornya, Selasa (12/3).

Menurut Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda, Sulaiman Sade, yang jadi masalah parkir pasar semuanya dikuasai preman, jadi selama ini semuanya masuk ke kantong preman, jadi sangat sulit untuk mendapatkan PAD per parkiran. Saat ini masih dicari ramuan atau kajian dan penelitian, sebab peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unsur parkir di sejumlah pasar di Samarinda sangatlah tidak relevan dengan pengunjung pasar yang setiap hari membeludak, tapi dari pendapatan parkir masih dibawah standar, ujar Sulaiman.

Untuk mendongkrak pendapatan parkir, pihaknya meminta bantuan pengawasan. Pihak kepolisian, sebut Kadis Pasar kota Samarinda Sulaiman Sade, ia memberi contoh selama bertahun-tahun pendapatan PAD dari parkir pada pasar Merdeka Kecamatan Sungai Pinang hanya sebesar Rp 300.000 setahun, setelah kita melakukan kerjasama dengan meminta pengawasan dari kepolisian hasilnya luar biasa, seharinya bisa mrncapai Rp 600.000, hingga Rp 650.000, kata Sulaiman.

"Anehkan!, Pasar Medeka sebelumnya satu tahun setor dari parkir hanya Rp 300.000. Sejak tanggal 01 Maret 2013, setelah kita minta bantuan pengawasan dari kepolisian hasilnya luar biasa Rp 600.000 hingga Rp 650.000 perhari," ujarnya kembali.

Minimnya pendapatan dari unsur parkir pada pasar diakibatkan diduga oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan preman untuk kantong sendiri, pihaknya membantah, namun mengharapkan kalau ada yang tahu ada oknum, ya sampaikan kepada kami, pinta Sulaiman.

Sulaiman sade yang didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mengatakan, untuk memenuhi target PAD dari pasar tahun 2013 untuk Dinas Pasar sebesar Rp 4 Miliar, sehingga kedepannya akan dipertimbangkan, selama ini parkiran pasar dikuasai preman, akan dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, seperti halnya pasar Merdeka, pasar Segiri, pasar Pagi, pasar Sungai Dama dan lainnya, tegas Sulaiman Sade.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Samarinda
 
• AORDA Kaltim Usulkan Daerah Khusus Istimewa Kutai Raya Menjadi Ibu Kota Negara
 
• Abdullah Bantah Proyek Gudang Arsip yang Diduga Fiktip di Kantor Dikdukcapil Samarinda
 
• Makmur Ajak Masyarakat Beri Pengabdian Terbaik Bagi 'Benua Etam'
 
• Pendapatan Daerah Sektor Pajak Menjanjikan dan Harus Digali dengan Optimal
 
• Puji Setyowati: Masyarakat Samarinda Dihimbau Bijak Gunakan Panggilan Darurat 112
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]