Amerika Serikat Donald Trump Indikasikan AS Bakal Akhiri Kebijakan 'Satu Cina' 2016-12-14 07:06:03
Media pemerintah Cina mengkritik Donald Trump terkait hubungan AS-Cina.(Foto: Istimewa)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengindikasikan kemungkinan untuk mengakhiri kebijakan 'satu Cina' yang telah diberlakukan AS sejak 1979.
Berbicara dalam sesi wawancara dengan Fox News, Trump mengaku tidak punya alasan mengapa kebijakan 'satu Cina' harus tetap dilanjutkan tanpa konsesi berarti dari Beijing.
"Saya tidak tahu mengapa kita harus terikat dengan kebijakan Satu Cina kecuali kita membuat perjanjian dengan Cina yang terkait dengan hal-hal lain, termasuk perdagangan," kata Trump.
Ucapan Trump mengemuka setelah dia menerima panggilan telepon dari pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen. Pembicaraan Trump dan Tsai sontak memicu kemarahan media pemerintah Cina dan membuat Beijing menyampaikan protes resmi.
Selama berpuluh tahun, belum ada presiden atau presiden terpilih dari AS yang pernah berbicara secara langsung dengan pemimpin Taiwan. Namun, kepada Fox News, Trump menegaskan Beijing tidak berhak menentukan apakah dia bisa berbicara dengan pemimpin Taiwan atau tidak.
"Saya tidak ingin Cina mendikte saya dan panggilan telepon itu diserahkan kepada saya. Pembicaraannya sangat bagus. Singkat. Dan mengapa ada negara bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima panggilan telepon? Sejujurnya saya pikir sangat tidak hormat tidak menerimanya," kata Trump.
Lebih jauh, Trump menuding Cina tidak bekerja sama dengan AS soal penanganan mata uang yuan, soal Korea Utara, dan mengenai ketegangan di Laut Cina Selatan. Image copyrightREUTERSImage captionSelama berpuluh tahun, belum ada presiden atau presiden terpilih dari AS yang pernah berbicara secara langsung dengan pemimpin Taiwan. Donald Trump mendobrak tradisi itu dengan berbincang dengan pemimin Taiwan, Tsai Ing-wen, melalui telepon.
Memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan
Kebijakan 'satu Cina', yang artinya hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina, dimulai pada 1979 manakala presiden AS kala itu, Jimmy Carter, memutus hubungan dengan Taiwan sebelum membuka kedutaan besar AS di Beijing.
Michael Bristow, analis BBC mengenai Cina, mengatakan kebijakan 'satu Cina' adalah fondasi hubungan AS-Cina mengingat Beijing selalu menganggap Taiwan adalah bagian dari wilayahnya.
"Trump menilai kebijakan satu Cina dapat digunakan sebagai alat negosiasi dalam hal-hal lain, seperti perdagangan. Namun sulit membayangkan situasi itu dapat diterima Beijing," tulis Bristow.
Setelah komentar Trump dilansir, tajuk rencana surat kabar pemerintah Cina, Global Times, menyoroti Trump secara langsung.
Tajuk rencana itu berjudul, 'Tuan Trump mohon dengarkan baik-baik: Kebijakan Satu Cina tidak bisa diperdagangkan'. Isinya menggambarkan gagasan Trump sebagai "aksi yang sangat kekanak-kanakan" dan dia "perlu belajar tentang diplomasi dengan rendah hati".
Secara terpisah, pemerintah Cina menyampaikan pentingnya hubungan Cina-AS dalam respons resmi terhadap usulan Trump.(BBC/bh/sya)
