Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Oknum MA
Doddy Aryanto Dituntut Lima Tahun Penjara
2016-09-01 13:34:32

Ilustrasi. Gedung KPK.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno dengan pidana penjara selama lima tahun penjara.

JPU yang dipimpin Fitroh Rohcahyanto dengan anggota di antaranya Heri BS Ratna Putra dan Joko Hermawan S menilai, berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dokumen, dan alat bukti petunjuk, dapat dipastikan bahwa terdakwa Doddy Aryanto Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) berupa delik pemberian suap sebesar Rp150 juta.

Suap tersebut diberikan kepada Edy Nasution selaku Panitera/Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pemberian suap dilakukan Doddy bersama Presiden Komisaris PT Artha Pratama Anugerah yang sekaligus advisor PT Paramount Enterprise International Eddy Sindoro, Presiden Direktur (Presdir) PT Paramount Enterprise International yang juga Direktur PT Jakarta Baru Cosmopolitan Ervan Adi Nugroho, dan pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti.

Suap yang diberikan Doddy bersama Eddy, Ervan, dan Hesti dimaksudkan bukan hanya untuk pengurusan tiga perkara di PN Jakpus, tetapi juga tiga perkara lain. Pertama, penundaan pelaksanaan aanmaning (peringatan eksekusi dari ketua pengadilan) perkara niaga antara PT Metropolitan Tirta Perdana melawan PT Kwang Yang Motor Co Ltd (Kymco).

Kedua, pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (ALL) melawan PT First Media 2016. Ketiga, penundaan eksekusi atas tanah milik PT Jakarta Baru Cosmopolitan (JBC). Dalam perkara ini PT JBC bersengketa dengan ahli waris Tan Hok Tj ian.

"Menuntut, meminta supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakpus, memutuskan men-jatuhkan pidana terhadap terdakwa Doddy Aryanto Supeno dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan," kata anggota JPU Heri BS Ratna Putra saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakartakemarin.

JPU menilai perbuatan pemberian suap dilakukan secara berlanjut. Atas perbuatannya, Doddy terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang PemberantasanTipikorjo Pasal 64 KUH Pidana ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUH Pidana. "Sebagaimana dalam dakwaan pertama," tandas Heri.

Dalam menyusun tuntutan, JPU mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Yang meringankan adalah Doddy berlaku sopan selama persidangan. Sedangkan yang memberatkan ada tiga. Pertama, perbuatan Doddy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kedua, Doddy selalu berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan atau kesaksian dalam persidangan. "Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan," papar Heri.

Atas tuntutan ini, Doddy dan tim penasihat hukumnya tidak terima. Pihak Doddy berencana mengajukan nota pembelaan (pleidoi) pada Selasa (7/9). Tanggal 7 September silakan pembacaan pledoi dan rencananya tanggal 13 September putusan akan kami bacakan," tandas Ketua Majelis Hakim Sumpeno.

Seusai persidangan, Doddy tutup mulut saat disinggung tuntutan maksimal yang disampaikan JPU. Dia juga menolak menyebutkan apakah ada pihak lain,yang terlibat dalam pengurusan perkara terutama Nurhadi Abdurachman. "Sudan ituyah. Enggak," ucap Doddy.(sabirlaluhu/KoranSindo/KPK/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus Oknum MA
 
• Doddy Aryanto Dituntut Lima Tahun Penjara
 
• JPU KPK Mengaku Lippo Tidak Terlibat Perkara Suap MA
 
• KPK Menggeledah Ruang Pejabat MA Andri Tristianto
 
• Saksi Staf Hakim MA Benarkan Ada Permintaan Tambahan Dana ke Djodi Supratman
 
• Berkas Pegawai MA Djodi Supratman P21
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]