Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Korupsi SPJ
Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Terdakwa Kasus Korupsi SPJ Minta Dibebaskan
Tuesday 26 Mar 2013 13:00:39

Ilustrasi persidangan.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
JAMBI, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi kembali menyidangkan kasus korupsi SPJ fiktif di Kabupaten Merangin pada 2007 yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 7 miliar, dengan terdakwa Ayakuddin. Pada persidangan ini, Ayakudin menyampaikan nota pembelaan, Senin (25/3).

Tanpa didampingi penasehat hukumnya, Ayakuddin yang memakai tongkat dan berjalan pincang hadir dalam persidangan untuk membacakan nota pembelaan yang dibacakan sendiri.

Dalam pembacaan nota pembelaan, Ayakuddin menyampaikan bahwa dirinya tidak terima dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Saya minta dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum," sebutnya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Nelson sitanggang.

Pada persidangan beberapa waktu yang lalu terdakwa dituntut 7 tahun lima bulan penjara dikurangi masa tahanan, namun selain pidana kurungan. JPU Jaka Wibisana juga menuntut Ayakudin membayar denda sebesar Rp 250 juta subsidier 3 bulan kurungan.

Ayakuddin juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 279 juta. Namun apabila tidak membayar dalam kurun waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dijual. Sebagai penggantinya, terdakwa akan dihukum kurungan penjara 3 tahun dan 6 bulan.

Menurut JPU Jaka Wibisana, terdakwa Ayakudin telah terbukti melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan primair JPU, yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(pd/kjs/bhc/mdb)


 
Berita Terkait Korupsi SPJ
 
• Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Terdakwa Kasus Korupsi SPJ Minta Dibebaskan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]