Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kasus RS Sumber Waras
Ditanya Soal Audit RS Sumber Waras, Ahok: Pertanyaan Lu Basi
2016-02-06 13:58:48

Ilustrasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat mendatangi gedung KPK, Jakarta.(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok nampak marah ketika disinggung soal temuan dari Audit Badan Pemeriksa Keuangan, terkait enam penyimpangan dalam pembelian tanah RS Sumber Waras.

Seakan tak mau mendengar pertanyaan itu, Ahok pun lantas balik bertanya kepada pihak yang menyinggung soal audit BPK itu. "Lu koran apa sih? Pertanyaan lu basi," ujar Ahok dengan wajah yang memerah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/2).

Ahok pun menganggap, kasus yang membelit Sumber Waras tidak jelas. "Ah sudahlah nggak jelas, mending nggak usah lah kalau kaya gitu nanya," ujar dia.

Pihak yang bertanya tak gentar melihat sikap Ahok. Dia pun kembali bertanya soal hasil temuan BPK itu. "Tapi BPK bilang ada penyimpangan?" tanya pewarta.

Namun demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu tetap tidak mau menanggapi pertanyaan tersebut. Dia pun menyebut bahwa soal audit BPK terkait pembelian RS Sumber Waras 'basi'.

"Itu sudah basi," kata dia.

Diketahui, pembelian tanah RS Sumber Waras oleh Pemerinta Provinsi DKI Jakarta itu, saat ini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga antirasuah menduga ada indikasi korupsi dalam pembelian tersebut.

Bahkan, KPK sudah menerima hasil audit investigasi dari BPK khusus untuk pembelian tanah RS Sumber Waras. BPK menyebut terdapat enam penyimpangan dalam pembelian tanah yang berlokasi di jalan Kyai Maja, Jakarta Barat itu.

"(Pembelian tanah RS Sumber Waras) terdapat enam penyimpangan. Mulai dari prencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS SW, pembentukan harga dan penyerahan hasil," kata anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi, di gedung KPK, 7 Desember 2015.

Kasus itu saat ini masih dalam proses penyelidikan. Namun, berdasarkan informasi jika penanganan kasus pembelian RS Sumber Waras sebentar lagi akan naik ke penyidikan, artinya bakal ada tersangka yang dijerat KPK.(wisnu/aktual/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus RS Sumber Waras
 
• Bambang Widjojanto Usul BANI Solusi Tercepat Selesaikan Kasus Sumber Waras
 
• Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
 
• Lelet Usut Kasus Penjualan Lahan RS Sumber Waras, KPK Digugat ke Pengadilan
 
• Nah'.. BPK Temukan Bukti Baru, KPK Diminta tak Ragu Jadikan Ahok Tersangka
 
• KPK Digugat Ratna dan Belasan Aktivis Terkait Kasus Sumber Waras dan Reklamasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]