JAKARTA, Berita HUKUM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Diskusi panel bertajuk; "Demokrasi Politik" di selengarakan di Gedung KPK, pada siang hari, Rabu, (25/9). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini pengamat politik, sekaligus Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta, Prof Dr Komaruddin Hidayat.
Dalam kesempatan itu, Guru besar ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah tersebut mengungkapkan betapa amburadulnya sistem demokrasi di Indonesia.
"Mengapa di era reformasi demokrasi ini tidak berhasil menampilkan pemimpin yang qualified, biayanya mahal tapi hasilnya mengecewakan," terang Komaruddin.
Ddipertanyakan kembali tentang keheranannya pada kultur bangsa Indonesia yang umumnya religius, namun tingkat korupsinya tidak menurun. sebaliknya, negara sekulerlah justru yang lebih berhasil menekan tingkat korupsi.
"Salah satunya adalah bahwa yang bertugas memberantas korupsi itu adalah lembaga hukum. Ya KPK, Polisi, dan Jaksa Agung," papar doktor lulusan Harfort Seminary, Connecticut, AS itu.
Menurutnya, pemahaman dalam beragama bukanlah jaminan seseorang dapat menghindari prilaku koruptif, agama dinilainya, hanya sebagai pilar kekuatan moral yang mampu memberikan dorongan-dorongan positif.
Kalau Partai-partai menggunakan simbol agama tapi tidak berhasil melahirkan negarawan dan tidak menunjukkan prestasinya, ya wajar aja jika partai keagamaan semakin surut.
Disisi lain partai nasionalis juga mempunyai sayap-sayap agamis.
Di akhir pembicaraanya, Komaruddin mengingatkan Bangsa Indonesia agar turut berpartisipasi dalam melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang amanah, baik dan berkualitas kedepanya, agar terwujud kemakmuran.(bhc/put) |
