JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disarankan untuk belajar lebih banyak tentang pemberian keterangan dalam proses hukum.
BeritaHUKUM.com - Disebut Tidak Bisa Jawab, Nurul Ghufron: Komnas HAM Perlu Belajar Banyak

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Disebut Tidak Bisa Jawab, Nurul Ghufron: Komnas HAM Perlu Belajar Banyak
2021-06-18 09:53:21


JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disarankan untuk belajar lebih banyak tentang pemberian keterangan dalam proses hukum.



Saran itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menanggapi pernyataan Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam yang menyebut dirinya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan saat dimintai keterangan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.



"Perlu saya klarifikasi, bahwa tidak benar pernyataan Komisioner Komnas HAM Chairul Anam yang menyatakan saya tidak tahu siapa yang menggagas ide TWK," ujar Ghufron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/6).





Kata Ghufron, dirinya sudah berulang kali menjelaskan beberapa pemenuhan syarat serta dasar hukum pelaksanaan TWK dalam peralihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).



"Perlu saya klarifikasi, pengambilan keterangan itu adalah forum untuk memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, tidak ada target jumlah maupun materi keterangan apa yang harus didapat dari pemberi keterangan," kata Ghufron.



Bahkan, Ghufron menduga dari pernyataan Choril Anam yang menyatakan ada 3 kluster yang tidak bisa dijawab secara eksplisit, memperlihatkan bahwa forum tersebut telah terframing untuk mencapai target jumlah dan keterangan tertentu.



"Sehingga ketika target pertanyaan yang tidak saya ketahui dan karenanya tidak terjawab kemudian dikesankan saya tak mampu menjawab, ini bukan forum assesmen dan karenanya bukan menjadi masalah terhadap pemberi keterangan,” ujarnya.



Atas alasan itu, dia menilai bahwa Komnas HAM perlu belajar banyak tentang pemberian keterangan dalam proses hukum yang bukan berdasarkan target info tertentu, tetapi harus berdasarkan kebenaran pengalaman, penglihatan dan pendengaran pihak yang diambil keterangan.



“Bukan untuk memenuhi hasrat framing peminta keterangan. Komnas HAM perlu belajar banyak,“ pungkas Ghufron.(RMOL/bh/sya)




 
Berita Terkait KPK
 
Permudah Pengaduan Masyarakat, Dewas KPK Luncurkan Aplikasi E-LADUMAS OTENTIK
 
Disebut Tidak Bisa Jawab, Nurul Ghufron: Komnas HAM Perlu Belajar Banyak
 
PKS Protes BKN saat Paripurna DPR: TWK KPK Teror Keyakinan Beragama
 
Jangan Jadikan TWK sebagai Dasar Pemutus Nasib Pegawai KPK
 
Soal Komentar Otak Sungsang, LBH PP Muhammadiyah Minta Ngabalin Diberhentikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan
Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]