Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Kapal Kayu
Dirut PT Pasibu Jaya Mangkir Dari Panggilan Kejagung
Thursday 04 Apr 2013 23:39:12

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Setia Untung Ari Muladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengembangan dugaan tindak pidana korupsi 8 kapal kayu 30 GT, yang diperuntukkan bagi para nelayan Banten, hari ini memanggil 1 orang saksi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi membenarkan pemanggilan tersebut, namun dijelaskannya bahwa 1 orang saksi yaitu Alimus yang merupakan Direktur Utama PT Pasibu Jaya tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

"Benar, hingga pukul 15:00 WIB ditunggu penyidik namun Alimus tidak hadir," kata Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada Wartawan, Kamis (4/4).

Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan H. Mahyudin dan Ade Burhanuddin, sebagai tersangka yang berasal dari dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Banten. Seorang tersangka lain bernama Alimudin dari perusahaan pembuat kapal.

Para tersangka ditetapkan sejak 28 Desember dan dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kasus ini bermula setelah diketahui bahwa proyek pembangunan 8 unit kapal kayu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan provinsi Banten tahun anggaran 2011, dengan anggaran Rp 12 miliar ini ternyata spek kapal tidak sesuai alias abal-abal.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Kapal Kayu
 
• Penyidikan Kasus Korupsi Kapal Rp12 Miliar Masih Berjalan
 
• Korupsi Kapal Kayu, Saksi Tak Penuhi Panggilan Penyidik
 
• Dirut PT Pasibu Jaya Mangkir Dari Panggilan Kejagung
 
• 3 Saksi Kembali Tak Hadir Dalam Kasus Korupsi Kapal Kayu
 
• Terkait Korupsi Kapal Kayu, 2 Dirut Kembali Mangkir
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]