Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Rusunawa
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jelaskan Akses Jalan Alat Berat Proyek Rusun di Jaktim
2020-06-18 16:13:13

Budhi Darmawan selaku Kepala Seksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Kasie DPRKP) DKI Jakarta.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI Jakarta mengatakan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) terdapat 10 titik lokasi di Jakarta. Dalam hal ini, Budhi Darmawan merinci proses pembangunan di Cakung Jakarta Timur.

Adapun dalam rapat dibahas tentang akses jalan yang dilalui alat berat proyek menuju lokasi berdirinya rusun di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan dan Pulo Jahe, Jatinegara.

"Intinya adalah bahwa rusun itu berjalan lagi dilapangan. Nah, ini kan terkait akkses jalan itu awalnya kita lewat samping pinggir kali Buaran sekarang ada akses jalan lewat Jatinegara," jelas Budhi selaku Kepala Seksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Kasie DPRKP) DKI Jakarta, Kamis (18/6).

Dia menambahkan, titik pembangunan rumah susun di Cakung sendiri berada di Penggilingan dan Pulo Jahe. Menurut Budhi, melihat kondisi pembangunan rusun yang sedang berjalan dia menyampaikan akses jalan akan dibagi dua yakni dikhususkan untuk kendaraan ringan dan kendaraan berat.

"Dengan kondisi jalan itu, alat yang berat itu ada lewat di Jatinegara nah yang ringan lewat pinggir kali Buaran. Intinya kita proses, sudah kesepakatan dengan akses jalan. Kita sekarang itu ada 10 lokasi pembangunan rusun di Jakarta Timur ada dekat Pulojahe ada di PIK," kata Budhi.

Terlebih, DPRKP DKI Jakarta pun memamparkan bilamana dalam proses pembangunan rusun terjadi kerusakan pada pasilitas umum pihaknya berjanji akan memperbaiki.

Namun, dia sendiri mempertegas kerusakan akan di tanggung oleh pihak ketiga (developer). Untuk itu, laporan kerusakan akses jalan warga yang terdampak akibat pembangunan akan dia laporkan ke kontraktor.

"Itu kaitannya dengan pihak ketiga, penyedia yang bangun itu. Dia kita ikat (perjanjian) untuk bertanggung jawab setiap ada kerusakan jalur yang dia lewati. Makanya kita suruh potret dulu, sebelumnya nanti kalau ada kerusakan ya kontraktor yang bertanggung jawab," ungkapnya.(bh/dd)


 
Berita Terkait Rusunawa
 
• Dukung Pembangunan Rusun, Lurah Jatinegara akan Pindahkan Warga yang Bermukim di Bantaran Kali
 
• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jelaskan Akses Jalan Alat Berat Proyek Rusun di Jaktim
 
• Alternatif Jalan Yang Akan Dilalui Kendaraan Proyek Pembangunan Rusun di Cakung
 
• Rusunawa untuk di Tinggali, Bukan untuk Tempat Usaha
 
• Jawa Barat Bangun 4 Twin Blok Rusunawa Buruh
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]