Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Ancol
Dinas P2B DKI Beri Sanksi Wahana Atlantis Ancol
Wednesday 28 Sep 2011 17:11:25

Papan luncur wahana Atlantis Ancol yang roboh akibat korosi (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Peristiwa ambruknya seluncur spiral di Wahana Atlantis Adventure, Ancol, Minggu (25/9) lalu, menjadi perhatian serius Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) DKI Jakarta. Atas dasar itu, instansi tersebut langsung menjatuhkan sanksi bangunan kepada pihak pengelola. Sedangkan untuk korban luka-luka akibat peristiwa itu, menjadi domain pihak kepolisian, karena kasus tersebut sudah masuk ranah hukum.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Wiriyatmoko, seperti dikutip situs Berita Jakarta, mengatakan bahwa robohnya seluncur spiral Atlantis lebih disebabkan tiang penopang ornamen yang mengalami korosi, sehingga tidak kuat menahan beban. Pascaperistiwa itu, anehnya pihak pengelola tetap membuka wahana itu untuk umum. Padahal, seharusnya ditutup untuk kepentingan penyelidikan dan renovasi.

Berdasarkan laporan survei yang dilakukan bidang kelaikan, jelas Wiriyatmoko, wahana itu tidak boleh digunakan hingga penyelidikan selesai dilakukan. "Saat ini, wahana yang mengalami kegagalan bangunan tidak boleh digunakan sampai penyelidikan dan tindakan perbaikan selesai dilakukan," tegas dia di Jakarta, Rabu (28/9).

Jenis sanksi yang diberikan pihaknya, jelasnya, bangunan yang mengalami kegagalan bangunan tidak boleh digunakan. Bangunan itu perlu diaudit sebelum dilakukan pembangunan kembali. "Yang akan melakukan audit, building audit consultant. Cepat atau lambatnya tergantung mereka yang mengerjakan," katanya.

Sebagai langkah antisipasi atas kejadian ini tidak lagi terulang, ungkap Wiriyatmoko, pihaknya akan melakukan penilaian lebih lanjut. Terlebih, jika nantinya pengelola mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kembali, tentu tidak bisa begitu saja disetujui. "Kami juga akan mengikuti saran dari Tim Penasihat Konstruksi Bangunan (TPKB) saat pengelola wahana tersebut mengajukan IMB nantinya," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat peristiwa itu, sedikitnya empat pengunjung menjadi korban dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan atas tanggungan pihak pengelola, mereka kini udah kembali ke rumah masing-masing. Selain biaya perawan medis gratis, keempat korban juga diberikan perlakuan khusus dalam bentuk special treatment, yaitu perlakuan khusus masuk Ancol, Atlantis, dan tempat hiburan lainnya yang ada dalam wahana rekreasi itu.(bjc/biz)


 
Berita Terkait Ancol
 
Masuk Pantai Ancol Gratis, Pemda DKI Jakarta Harus Tegas ke Pengelola
 
'Berbagi Ilmu dan Keceriaan Bulan Ramadhan Bersama Ancol Luar Biasa'
 
Pengunjung Terus Meningkat, Laba Ancol 2015 Mencapai Rp 290 Milyar
 
Lomba Panjat Pinang 'Ekspresi Kemerdekaan' dan Berbagai Acara Siap di Gelar di Ancol
 
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Raih Laba Bersih Rp 235 Miliar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]