Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Din: Indonesia Sedang Mengalami Deviasi Distorsi dan Disorientasi terhadap UUD 45
2017-12-07 11:09:15

SURAKARTA, Berita HUKUM - Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) meresmikan masjid Hj Sudalmiyah Rais bertempat di komplek gedung UMS, Minggu (3/12).

Kegiatan tersebut diringkas dengan tabligh akbar yang dihadiri oleh segenap keluarga besar Ibu Sudalmiyah Rais diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1995-2000 Amien Rais, Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais, Rozak Rais dan sanak keluarga lainnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir juga Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Din Syamsuddin, dan juga Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas.

Dalam sambutannya Din menyampaikan kekagumannya terhadap Masjid Sudalmiyah Rais ini. Din berharap kedepannya masjid ini dapat menjadi pusat peribadatan dan sekaligus sebagai pencerahan umat Islam dan bangsa.

Terlepas dari hal itu, Din juga mengatakan bahwa negara Indonesia sedang mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi menyimpang dan menyeleweng dari UUD 45.

"Yang lebih bahaya lagi adanya penggelepan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menggelapkan, sedangkan Muhammadiyah selama ini sedang berusaha mencerahkan," ujar Din.

Hal tersebut menurutnya tinggal bagaimana umat Islam dan Muhammadiyah menghadapinya karena kondisi tersebut membuat ummat Islam menjadi tertuduh, terpuruk, dan tertekan. "Pesan saya ada dua hal, kita janganlah bersikap inferior, bersikap tertutup, dan kehilangan kepercayaan diri, janganlah gamang gusar dan yakin Al-Islam akan memberi jalan, " jelasnya.

Namun, lanjut dia, hal itu saja tidak cukup. Untuk menghadapi banteng perlawanan itu kita perlu menggunakan strategi, tidak hanya sekedar berteriak saja. Maka kita perlu siapkan strateginya menghadapi kegelapan itu.

Din menjelaskan Muhammadiyah harus lebih peka terhadap kasus pendustaan agama. Menurutnya, memang Al-Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW tidak akan terkurangi nilainya meski sebanyak apapun penistanya namun, kita harus tetap bergerak.

Ia juga berpesan agar umat Islam terus bersikap baik dan menyuarakan kebenaran karena itu adalah hal yang sah, baik, dan bersifat komplementer. "Maka masuklah dalam kekuasaan politik lewat cara dan pintu-pintu yang berbeda," tutupnya.(Syifa/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
• Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
• Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
• Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
• Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
• 106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]