Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Sengketa
Digugat Perdata, Perusahaan Australia Ajukan Rekonpensi
Friday 26 Jul 2013 21:29:33

Ilustrasi, kegiatan di pertambangan batu bara.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan tambang asal Australia, Intrepid Mines tak mau tinggal diam menanggapi gugatan perdata Michael Paul Willis. Intrepid pun menggugat balik Paul Willis.

Gugatan balik atau rekonpensi itu ditegaskan pengacara Intrepid, Harry Ponto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/7). Pada akhir Oktober 2012, Paul Willis menggugat anak usaha Intrepid, Emperor Mines Ltd, Intrepid Mines Ltd, dan satu perusahaan lokal PT Indo Multi Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Intrepid memasukkan jawaban atas gugatan yang diajukan Paul Willis.

Namun selain mengajukan jawaban, Intrepid juga mengajukan gugatan rekonpensi. “Jadi menggugat balik penggugat ini. Dengan ganti rugi materiil sebesar USD 8,2 juta," kata Harry.

Menurutnya, Intrepid dalam rekonpensi itu Intrepid ingin memberi pesan bahwa perkara ini hanya merupakan persoalan sederhana. Yaitu adanya pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT Indo Multi Niaga (IMN) yang juga jadi tergugat V, kepada pihak ketiga dalam hal ini Bumi Sukses Indo. Pengalihan itu jelas melanggar hukum.

Selain itu, Paul Willis juga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan yang tercantum dalam alliance agreement tertanggal 19 Agustus 2007. Harry menuding Paul mengadakan pembicaraan dan negoisasi dengan investor lain guna menggantikan kedudukan Interpid cs di proyek tersebut. "Ini terbukti dari email tertanggal 29 Maret 2008 yang dikirimkan Paul Willis ke PT Indo Multi Niaga (IMN) dan Andreas Tjahjadi," ujarnya.

Andreas adalah satu direktur non-eksekutif Serodja Investment, perusahaan berbasis di Singapura milik Edwin Soeryadjaya. Edwin juga pemilik perusahaan tambang batubara PT Adaro Energi Tbk. Di IMN, Andreas menjabat sebagai presiden komisaris.

Tidak hanya itu, Paul Willis dianggap telah melanggar pasal 1338 KUH Perdata terkait paksanaan perjanjian deed of termination and release. Berdasarkan perjanjian tersebut Paul Willis cs telah sepakat menerima Australia Dollar (AUD) 2 juta atas kompensasi proyek dan tidak akan mengajukan gugatan lainnya.(esy/jpnn/bhc/opn)


 
Berita Terkait Sengketa
 
• Sengketa Rumah Menteng Akan Dibawa ke Parlemen
 
• Polri Dicurigai, Mainkan Kasus Sengketa Rumah Menteng
 
• Digugat Perdata, Perusahaan Australia Ajukan Rekonpensi
 
• Pemilik Rumah Mewah 99 Melia Handoko, Minta Perlidungan Kapolri dan Kejagung
 
• Rebutan Rumah Mewah, Melia Laporkan Balik Kakak Kandungnya ke Polda Metro Jaya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]