JAKARTA. (BeritaHUKUM.com) – Seorang Pengusaha sekaligus pemilik Vila Kozy di Kuta, Bali, Kishore Kumar T. Pridhnani, mempolisikan Bank Swadesi (sekarang Bank of India). Langkah itu ditempuh karena Bank Swadesi diduga terlibat mafia lelang. Dugaan mencuat karena beberapa hal. Salah satunya adalah prosedur pelelangan tidak sesuai kriteria hukum atau cacat hukum. "Lelang yang dilakukan pihak bank (Bank of India) cacat hukum," kata Jacob Antolis, kuasa hukum Kishore Kumar T. Pridhnani, saat dijumpai usai pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Senin (19/3).
Lebih lanjut Jacob menyatakan beberapa cacat hukum yang dituduhkannya kepada pihak bank. Diantaranya adalah surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) yang menyatakan aset dari vila yang masih disewakan tidak boleh dilelang. "Karena ada pihak ketiga yang menyewa aset tersebut," papar Jacob menjelaskan.
Selain itu, pihaknya juga keberatan dengan angka penjualan lelang yang dikeluarkan pihak bank. Angka tersebut jauh dari taksiran kurator yang mencapai Rp 20 miliar. Adapun Bank Swadesi menjual harga dibawah nilai yang diperkirakan curator.
"Sementara harga yang dilelang hanya mencapai Rp 6,5 miliar," jelas Jacob.
Jacob menilai, untuk pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan pemilik vila telah dilakukan sejak 2008 hingga 2015 mendatang. Namun, tanpa sepengetahuan pemilik vila, aset bernilai belasan miliar itu dilelang bank pada tahun 2011. Selain itu, pihak vila mengaku tidak pernah menerima kompensasi bagi hasil atas lelang yang telah dilakukan. "Saya menduga ada konspirasi atau mafia lelang dalam kasus ini," tuding Jacob.
Pihak pemilik vila sendiri telah melaporkan Direktur Utama Bank Swadesi, Ningsih Suciati dan kawan-kawannya, ke Kepolisian Daerah Bali. Di mana Ningsih dkk telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat tindak pidana perbankan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dikeluarkan Polda Bali tanggal 15 Desember 2011 lalu, dan beberapa saksi sudah diperiksa.
Ningsih dkk dilaporkan karena diduga melakukan pembukuan keuangan yang tidak benar, terkait kredit bermasalah PT Ratu Kharisma yang berujung lelang Villa Kozy oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar. (bhc/irw)
|
