JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa kewenangan lembaga negara antara Advokat dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN Kemenkumham), dengan agenda perbaikan permohonan, Senin (6/5).
Permohonan yang terdaftar dengan registrasi No. 1/SKLN-XI/2013 ini diajukan oleh 6 orang Advokat, yaitu Abdurahman Tardjo, Suhardi Somomoelyono, Mansjur Abubakar, Dominggus Maurits Luitnan, L.A Lada dan Metiawati. Dimana pada sidang perdana, Rabu (17/4) pemohon menyampaikan pada majelis hakim bahwa langkah BPHN yang melakukan pendaftaran serta verifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum dinilai telah melampaui kewenangannya.
Hal ini juga dianggap tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pasalnya pada Selasa (19/2), BPHN memuat iklan di Kompas (Halaman 21) mengenai pengumuman pendaftaran calon pemberi bantuan hukum.
Menurut pemohon, hal tersebut menyatakan bahwa BPHN memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi pemberi bantuan hukum.
"Kewenangan seleksi dan verifikasi terhadap calon pemberi bantuan hukum dilakukan oleh organisasi Advokat, bukan oleh BPHN," kata Dominggus.
Para pemohon juga sedang mengajukan pengujian materi UU Nomor 16 Tahun 2011 tersebut. Pengujian materi yang diajukan para Advokat ini teregistrasi pada tahun 2012 lalu dengan nomor 88/PUU-X/2012 dengan norma yang diajukan yaitu [pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), pasal 4 ayat (1), ayat (3), pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, pasal 10 huruf a, huruf c, pasal 11, pasal 15 ayat (5) dan pasal 22].(bhc/mdb) |
