Acara dialog dan jumpa pers ini diisi oleh Ulil Abshar Abdallah, Ketua Dewan Pusat Pengembangan" /> BeritaHUKUM.com - Dialog Publik 'Pemulihan Partai Demokrat'

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Dialog Publik 'Pemulihan Partai Demokrat'
Friday 15 Feb 2013 16:57:39

Ulil Abshar Abdallah saat diwawancarai para warrtawan, Jum'at (15/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah kader Demokrat mengadakan acara jumpa pers bertajuk "Pemulihan Partai Demokrat" di restoran gado-gado Boplo, jalan Gereja Theresia Lantai 2 Jakarta Pusat, Jum'at (15/2).

Acara dialog dan jumpa pers ini diisi oleh Ulil Abshar Abdallah, Ketua Dewan Pusat Pengembangan Partai Rachland Nashidik, M Husni Thamrin, dan Didi Irawadi Syamsudin; Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi Demokrat.

Ulil Abshar mengungkapkan bahwa Demokrat butuh nahkoda baru, namun ketika ditanya siapa kriteria nahkoda baru itu, Ulil tidak menyebutkan namanya.

"Belum saatnya sebut nama baru, nahkoda baru itu penting. Nahkoda kedua selain Pak SBY," ujar Ulil.

Sementara Didi Irawadi mengungkapakan bahwa penting bagi Demokrat segera melakukan perbaikan menyeluruh, dengan ditandatanganinya pakta integritas, maka ini pastinya akan segera memperbaiki citra Partai kita. Dan kita tetap komitmen sebagai Partai anti korupsi.

Sementara Minggu (17/2), dijadwalkan Rapimnas Partai Demokrat, di Grand Sahid Hotel Jalan Sudirman Jakarta Pusat, yang akan berlangsung selama dua hari yang akan dihadiri oleh 34 DPD, dan Ratusan DPC Demokrat.(bhc/put)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]