Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Komisi Yudisial
Di Bumi Cenderawasih, KY Jalin Kerjasama dengan UNIYAP
Sunday 24 Feb 2013 09:49:51

Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh (kiri) dan Rektor Uniyap Papua, Dr H Muhdi B Ibrahim SE MM (kanan).(Foto: Ist)
PAPUA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial (KY) dan Universitas Yapis Papua (UNIYAP) menandatanganani nota kesepahaman dalam rangka mendukung peradilan bersih, transparan dan akuntabel.

Penandatangan dilakukan di Aula Kampus Uniyap Dok V Distrik Jayapura Utara Sabtu (23/2). Penandatangan MoU ini dilakukan Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh dan Rektor Uniyap Papua Dr H Muhdi B Ibrahim SE MM.

Imam mengatakan nota kesepahaman ini merupakan wujud komitmen KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun ruang lingkup MoU yang meliputi antara lain penelitian ilmiah dan pengawasan peradilan oleh kalangan akademisi tidak lain adalah untuk membantu tugas KY yang sangat kompleks dan meliputi seluruh wilayah Indoensia.

“Tugas KY yang harus mengawasi hakim yang berjumlah kurang lebih 8000 hakim tidak mungkin dilakukan oleh tujuh orang Anggota KY di Jakarta. Untuk itu, KY menggandeng sejumlah institusi maupun lembaga non pemerintah,” kata Imam.

Imam menambahkan Komisi Yudisial sudah kerjasama dengan lebih dari 100 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia dan khusus di Papua baru dengan Universitas Cenderawasih. Dengan nota kesepahaman ini KY optimis Uniyap dapat membantu tugas-tugas KY di Papua.

Melalui nota kesepahaman ini terbangun kerjasama untuk membantu tugas KY yang sangat beragam. “Membantu tugas negara bersama-sama dengan para hakim bagaimana memberikan keadilan kepada masyarakat secara adil-seadil adilnya dan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” tegas Imam dalam sambutannya.

Usai penandatanganan nota kersajama dilanjutkan seminar nasional dengan tema sinergitas Komisi Yudisial dan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel. Seminar ini menghadirkan pembicara Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial Dr. Ibrahim, SH, MH, LLM dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Ohan Burhanuddin yang dihadiri kalangan civitas akademika Uniyap, Muspida serta kalangan advokat Peradi di lingkungan daerah Jayapura dan sekitarnya.

Ibrahim dalam paparan menegaskan kehadiran Komisi Yudisial tidak perlu ditakutkan oleh kalangan hakim. Sebab, jika hakim memang sudah melakukan tugasnya secara profesional tidak ada yang perlu dikhawatirkan. “KY tidak akan pernah intervensi independensi hakim. KY juga bukan peradilan ke empat. Kita hanya fokus pada pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim,” jelasnya.(jim/ky/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi Yudisial
 
• Pesan Haedar Nashir kepada Kader Muhammadiyah yang Terpilih Menjadi Ketua KY
 
• Ketua MPR Sepakat Dilakukan Penguatan Peran Komisi Yudisial
 
• Dosen UMS Jadi Ketua Komisi Yudisial, Busyro: Contohlah Khalifah Abu Bakar RA
 
• Komisioner KY Gugat UU KY dan UU MA
 
• Lima Calon Anggota KY Disahkan Rapat Paripurna DPR
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]