JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2014-2019, Prof. Syamsir Abduh, mengingatkan kepada Pemerintah mendatang dan stake holder terkait bahwa pembuatan kilang minyak bukanlah bicara soal untung rugi namun guna menghadapi ketahanan energi bangsa.
Abduh mencontohkan pada produksi minyak yang terus menurun dan subsidi bahan bakar minyak yang telah mencapai 300 trilyun rupiah per tahun. Selain itu ia menambahkan agar proses pembuatan kilang bisa berjalan, pemerintah harus berani pasang badan sebagai penanggung jawab tertinggi. Misalnya Presiden atau wakilnya.
“Jika bicara untung rugi, kita tidak akan pernah punya kilang minyak. Tapi jika kita melihat produksi minyak yang akan terus menurun dan subsidi yang memberatkan negara tentu pembuatan kilang wajib dikedepankan. Lihat itu Singapura, gak punya minyak tapi bisa punya kilangnya. Ini soal keberanian saja, siapa yang mau tanggung jawab. Menurut saya, ya Presiden atau wakilnya yang harus maju,” papar Syamsir Abduh, Jum’at (19/9), dalam seminar “Urgensi Konversi BBM ke Gas”, di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Akan pendanaannya, Abduh menunjuk anggaran bisa didapat melalui APBN dan tidak perlu pemerintah menggandeng investor, namun dengan syarat presiden atau wakilnya wajib pasang badan guna menjamin penggunaan dana tersebut.
“ Kilang itu kan termasuk infrastruktur milik negara, ya tidak apa-apa bila dana pembuatannya melalui dana APBN, asal pemimpin negara ini mau pasang badan menjamin bahwa tidak ada pelanggaran hukum saat proses berjalan, ini yang harus dikedepankan,” tegas Syamsir Abduh mengingatkan.
Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan telah ada investor yang berminat untuk membangun kilang di Indonesia. Hanya saja Hatta menyebutkan, para investor sulit untuk memenuhi undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu tidak adanya insentif akan pengurangan nilai pajak dan belum adanya jaminan kepemilikan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebutkan diperlukan dana investasi Rp. 80 triliun guna pembangunan satu kilang minyak. Dana sebesar itu bila dibebankan kepada perseroan, misalnya Pertamina. tentu tidak mencukupi. (bhc/mat)
|
