Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Partai Demokrat
Demokrat Bisa Batalkan Pencalegkan Gubernur Maluku Utara
Friday 10 May 2013 21:26:14

Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa saat diwawancarai para wartawan, Jumat (10/5).(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masuknya nama Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyin dalam daftar bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ke Partai Demokrat, bisa saja bakal dicoret.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, hal itu tergantung bagaimana keputusan DPP Demokrat.

"Ya kalau bermasalah tentu bisa kami coret. Tapi akan dipelajari dulu," kata Saan usai diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/5).

Saan menuturkan partainya tengah mendiskusikan berbagai persoalan bakal caleg terutama setelah KPU mengumumkan hasil verifikasinya. Dia menegaskan bahwa Partai Demokrat akan merespon apa yang menjadi masukan dari publik. "Masukan dari masyarakat penting untuk kebaikan dan masa depan partai," terangnya.

Saan membantah partainya melanggar Pakta Integritas yang telah dideklarasikan belum lama ini, karena sudah memasukkan Thaib sebagai calon wakil rakyat di DPR. Dia beralasan lolosnya yang bersangkutan karena kekurangcermatan saja.

"Mungkin ketika penjaringan kami tidak secara detail memeriksa data itu. Ya bisa saja keselip," ujarnya.

Seperti diketahui, Thaib ditetapkan sebagai tersangka korupsi penggunaan pos Dana Tak Terduga (DTT) senilai Rp 6,9 miliar pada APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2004. Mantan Wali Kota Ternate 1999-2002 itu berstatus tersangka sejak tahun 2007.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]