JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Adanya kabar kalau Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pernah “ngemis” kepada Partai Demokrat agar Muhaimin Iskandar dilindungi dari kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenankertrans) dibantah sendiri Demokrat.
Sekretaris Fraksi PD Saan Mustapa mengatakan PKB tidak meminta bantuan kepada partainya, seperti pernah dinyatakan oleh Ruhut Sitompoel. “Demokrat sangat berkawan baik dengan PKB. PKB tidak pernah meminta bantuan pada Demokrat," kata Saan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/9).
Saan meyakini, PKB sendiri tidak merasa persoalan Muhaimin sebagai Menakertrans menjadi suatu beban. Demokrat yang merupakan kolega PKB di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi mendukung dan menghormati PKB. "Kita tidak akan campur tangan," tegasnya.
Ditanya apakah Demokrat akan memenuhi permintaan PKB untuk memberikan sanksi kepada Ruhut, Saan menjawab tak tegas. Saan mengatakan garis partai sangat jelas tidak bisa mencampuri urusan partai lain. Lagi pula ucapan Ruhut yang menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika PD bukan sikap resmi partainya. "Di Demokrat sudah jelas garisnya bahwa tidak boleh mencampuri partai orang lain," pungkas Saan. (rob)
|
