Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Demokrat Anggarkan Rp 40 miliar untuk Konvensi Capres
Tuesday 27 Aug 2013 17:40:27

Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Charis Rully.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat menyiapkan anggaran khusus untuk Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang akan menentukan siapa yang bakal diusung partai itu pada Pemilu 2014.

“Maksimum sekitar Rp 40 miliar, terbesar untuk publikasi dan survei,” kata anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Charis Rully, di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2013.

Namun jumlah tersebut dapat dikurangi karena kini ada beberapa stasiun televisi yang menawarkan kerjasama. “Dari kerjasama publikasi media dan blocking time, dana jadi menyusut,” ujar Charis.

Partai Demokrat akan memfasilitasi para peserta konvensi untuk muncul di media nasional. Mereka juga akan memfasilitasi sesi debat kandidat. “Tapi kampanye mereka biaya sendiri. Jadi tidak semuanya dibiayai Demokrat,” kata Charis.

Ia mengatakan tidak tahu asal dana Rp 40 miliar tersebut. Komite Konvensi hanya menyodorkan proposal ke partai dan menggunakan uang yang disetujui. “Kami dapat dana dari partai. Partai yang tahu dananya dari mana. Komite tidak tahu urusan itu. Kami harapkan sumber dana akuntabel,” ujar Charis, seperti dikutip dari viva.co.id, pada Selasa (27/8).

Hari ini Partai Demokrat telah memulai sesi wawancara dengan sejumlah tokoh yang diundang untuk mengikuti konvensi capres, antara lain Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal.(vvc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]