Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hutang Luar Negeri
Demokrat: Di Era Jokowi Yang Naik Cuma Utang
2017-10-05 08:03:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penurunan daya beli masyarakat hanya sebatas isu yang dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019 menuai kritik.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan bahwa penurunan daya beli memang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK. Ia bahkan meminta Presiden Jokowi untuk membuktikan ucapannya itu.

"Apabila memang Pak Jokowi menyampaikan seperti itu ya silakan buktikan," tegasnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Dengan nada nyinyir, wakil ketua DPR RI itu mengatakan bahwa kenaikan yang terjadi di era Jokowi bukan pada sektor pertumbuhan ekonomi, tetapi utang negara.

"Yang naik kan cuma utang," sindirnya mengakhiri.

Saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tahun 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, tadi malam (Selasa, 3/10) Jokowi mengatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat hanya sebatas isu yang dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019.

Kata Jokowi, penyebaran isu itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, yang terjadi saat ini hanya sebatas pergeseran pembeli dari luring ke daring. Ini bisa dilihat dari peningkatan jasa kurir yang naik hingga 130 persen di bulan September.

"DHL cek, JNE cek, Kantor Pos cek, saya kan juga orang lapangan, jangan ada yang bantah," tegasnya.(ian/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
 
• Pemerintah Tarik Utang Rp 85,9 Triliun Lebih Awal untuk Biayai Anggaran 2025
 
• Muslim Ayub: Prabowo Subianto Akan Dilantik Sebagai Presiden RI Semoga Bisa Perkecil Hutang Pemerintah
 
• Sri Mulyani: Pinjaman Luar Negeri Kementerian Prabowo Tembus Rp385 Triliun
 
• Wakil Ketua MPR : Fokus mengelola utang, bukan membandingkan dengan negara maju
 
• Utang Negara Menggunung, Prof Didik Rachbini: 82 Parlemen Dikuasai dan Takut Mengontrol Pemerintah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]