TAIWAN, Berita HUKUM - Ribuan orang turun ke jalan di ibukota Taiwan, Taipie, menuntut perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan pengusaha besar.
Pihak penyelenggara mengatakan sekitar 4.000 orang dari 50 serikat pekerja ikut serta dalam demonstrasi itu, Minggu, (25/11).
Namun polisi menyebutkan mereka yang ikut serta sekitar 3.000 orang.
Sejumlah serikat buruh mengatakan dalam satu pernyataan bahwa kebijakan Presiden Ma Ying-jeou memprioritaskan perusahaan-perusahaan besar.
Pernyataan itu menyebutkan Presiden Ma berupaya menstimulasi ekonomi tanpa mengindahkan kepentingan pekerja dengan tidak meningkatkan upah minumum.
Serikat buruh juga menyebutkan pemerintah justru mengizinkan perusahaan-perusahaan besar merekrut lebih banyak pekerja asing.
Bulan September lalu, pemerintah menolak tuntutan kenaikan upah minimum dari $ 18.780 menjadi $ 19.047 (US$ 635).
Sejumlah pengusaha mengatakan kenaikan upah minumum itu akan menyulitkan dunia usaha di tengah lemahnya perekonomian global.
Bulan lalu, lebih dari seribu pekerja juga melakukan unjuk rasa dengan mengenakan topi jerami dan kaos hitam bertuliskan "suram" dan "benci". Para pengunjuk rasa saat itu melemparkan telur ke arah Istana Presiden.
Sejumlah serikat buruh merencanakan protes lebih besar lagi pada tanggal 31 Desember mendatang.(bbc/bhc/opn) |
