JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I Tantowi Yahya mengingatkan Pemerintah agar jangan sampai penggunaan dana Universal Service Obligation (USO) salah arah dan melenceng dari amanat pemberi dana tersebut. Hal itu ia sampaikan sesaat sebelum Rapat Paripurna, Kamis (6/3).
“Jangan sampai penggunan USO itu melenceng jauh dari amanat yang diberikan oleh pemberi dana USO itu kepada Pemerintah. Penggunaan USO juga harus persetujuan dari DPR, dalam hal ini Komisi I,” pesan Tantowi, dari Gedung Nusantara II.
Politisi Partai Golkar ini juga menilai, masih ada tumpang tindih program yang dibuat Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, dalam menggunakan dana USO ini.
“Menurut observasi dan evaluasi dari Bappenas, banyak program yang disiapkan oleh Kemenkominfo yang tumpang tindih satu sama lain. Bahkan, tumpang tindih pula dengan program Bappenas,” jelas Politisi berdarah Sumatera Selatan ini.
Untuk itu, pihaknya akan mengawasi penggunaan dana ini. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi, agar program yang dijalankan tidak salah arah.
“Fungsi dari DPR adalah untuk mengawasi agar penggunaan dana USO itu sesuai dengan peruntukkannya, yang diatur dalam Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri. Kami juga mengundang pihak lain untuk mengevaluasi apa benar program yang telah disiapkan oleh pemerintah tersebut,” jelas Tantowi.
Komisi I juga akan mencoba mengakomodir semua program-program yang telah disiapkan Pemerintah tersebut. Untuk kemudian, akan mengerucut usulan kepada beberapa program.“Agar supaya penggunaan USO itu efektif dan sesuai peruntukkannya,” tutup Tantowi.(sf/dpr/bhc/sya) |
