Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Renovasi Ruang Banggar DPR
Dana Renovasi Ruang Banggar DPR tak Masuk Akal
Sunday 15 Jan 2012 22:04:09

Renovasi ruang rapat Banggar DPR yang berukuran 10x10 meter menelan anggaran hingga Rp 20 miliar (Foto: Ist)
*Lebih bermanfaat untuk membangun 200 rumah sehat bagi warga miskin

JOMBANG (BeritaHUKUM.com)- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh tak peka dengan kondisi rakyat yang sedang susah dan kerap bertindak di luar akal sehat yang memicu kecaman publik dan kalangan Dewan sendiri. Hal ini dari ulahnya yang rajin membuat proyek minimalis, tapi menelan anggaran yang maksimalis alias tak masuk akal.

Tindakannya yang tak masuk akal teranyar adalah proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mencapai biaya Rp 20 miliar hanya untuk ruangan 10x10 meter. Padahal, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat kepentingan lain bagi rakyat miskin. “Padahal, dana Rp 200 miliar itu bisa untuk membangun 200 rumah warga miskin,” kata Ketua Yayasan Islamic Centre for Democracy and Human Rights Empowerment (ICDHRE), A. Samsul Rijal, Minggu (15/1).

Namun, lanjut dia, Sekjen DPR lebih memilih untuk menciderai hati nurani rakyat yang masih banyak berjuang bertahan hidup untuk mencukupi makan sehari-hari. Bahkan dengan berbagai kemewahan yang ada dalam ruang rapat Banggar DPR itu, dikhawatirkan para para anggota badan kelengkapan Dewan itu tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.

“Sikap Sekjen DPR yang mungkin telah diketahui dan disetujui anggota Banggar DPR itu, cermin nyata putusnya hati nurani wakil rakyat dengan konstituennya. Padahal, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki 200 rumah warga tidak layak huni menjadi rumah sehat. Ruang rapat yang mewah dengan full fasilitas itu, sebenarnya untuk apa. Tindakan ini jelas sengaja mengahambur-hamburkan anggaran dak tidak mempedulikan nasib rakyat kecil,” imbuhnya.

Samsul merasa yakin tindakan Sekjen DPR diketahui para anggota Banggar. Pasalnya, mereka itu turut membahas serta menyetujui besarnya anggaran tersebut. Tidak tertutup kemungkinan adanya permainan antara pihak Setjen dengan para anggota Banggar DPR. “KPK harus mengusut dan mengungkap mega proyek di DPR itu yang berbau korupsi,” tegas Samsul.(sin)


 
Berita Terkait Renovasi Ruang Banggar DPR
 
Turun Rp 6 Miliar, Renovasi Ruang Banggar Masih Mahal
 
BK Minta Copot Perabot Mahal Ruang Rapat Banggar
 
Kursi Seharga Rp 24 Juta Permintaan Anggota Banggar DPR
 
BK Telusuri Kejanggalan Renovasi Ruang Banggar DPR
 
Dana Renovasi Ruang Banggar DPR tak Masuk Akal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]