Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BRT
Damri Ditunjuk Jadi Operator BRT Seluruh Indonesia
Thursday 30 Jul 2015 18:11:30

Ilustrasi. Bus Damri di Terminal Bandara Soeta.(Foto: BH/sya)
UNGARAN, Berita HUKUM - Direktur Utama Perum Damri Agus Suherman Subrata mengatakan kesiapan pihaknya, termasuk Damri yang ada di tiap-tiap provinsi, untuk menjalankan operasional bus hibah dari Kementerian Perhubungan.

Nantinya, Perum Damri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait trayek dan penyediaan sarana pendukung.

"Untuk trayek, wali kota dan bupati akan mengajukan ke gubernur. Setelah itu, gubernur akan meminta rekomendasi ke Kementerian Perhubungan," paparnya, Rabu (29/7).

Dia menuturkan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan riset sebelum menentukan trayek operasional bus rapid transit (BRT). Pasalnya, menurut dia, trayek bus baru ini tak boleh tumpang tindih dengan angkutan umum lain.

"Jangan sampai trayek BRT mematikan Damri, bus kota, atau angkutan perkotaan yang sudah ada."

Yuyun Wahyuningrum, Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub mengatakan pemberian armada BRT diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan transportasi massal.

"Untuk pengembangan memang dibutuhkan niat atau political will dari masing-masing pemerintah daerah. Kami berharap mereka bisa mengetahui kebutuhan agar masyarakat perlahan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," katanya.

Selain Perum Damri, Kemenhub menunjuk Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) sebagai operator BRT di kawasan Bodetabek.

Proyek perakitan 1.000 unit BRT dilakukan hingga akhir 2015. Adapun, Kemenhub menargetkan pengadaan BRT berjalan hingga 2019 dengan total 3.000 unit. Kemenhub akan memberikan bus-bus tersebut secara cuma-cuma kepada pemerintah daerah yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Pengadaan proyek BRT dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui e-katalog. Nilai proyek pengadaan 1.000 unit armada transportasi umum ini mencapai Rp1,17 triliun.

Proses produksi bus dilaksanakan di tujuh perusahaan karoseri, yaitu Laksana (350 unit), Rahayu Sentosa (200 Unit), Tentrem (150 unit), New Armada (100 unit), Trisakti (100 unit), Restu Ibu Pusaka (50 unit), Piala Mas (50 unit).(fff/ywj/bisnis.com/bh/sya)


 
Berita Terkait BRT
 
• Damri Ditunjuk Jadi Operator BRT Seluruh Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]