Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IV
Dalam 100 Tahun 75 Persen Hutan di Jawa Hilang
Saturday 07 Dec 2013 10:13:36

Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Data sejak tahun 1880, pulau Jawa memiliki luasan hutan 12 juta hektar. Kini, setelah 130 tahun berlalu, hutan di Jawa tinggal 3 juta hektar. Itu berarti setelah 100 tahun, sekitar 75% hutan di Jawa menghilang.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo (F-PG), Jumat (6/12). Pulau Jawa telah mengalami kerusakan hutan yang parah. “Dalam menjaga 3 juta hektar yang tersisa, yang terdiri dari hutan alam dan konservasi 1 juta hektar, kemudian hutan lindung dan hutan tanaman industri 2 juta hektar. Ini harus dijaga sebaik-baiknya. Jika tidak, akan hancur, tandas Siswono.

Seperti diketahui, para peneliti melansir hasil temuannya bahwa di dunia terjadi pengurangan luasan hutan seluas 50 kali lapangan bola per menit. Dan fantastisnya, Indonesia menyumbang 2 juta hektar deforestasi (kerusakan hutan) pada 2011-2012. Siswono menjelaskan, kerusakan hutan di Jawa selama bertahun-tahun sangat terlihat mencolok.

“Akibat kerusakan hutan di pulau Jawa yang parah itu, mengakibatkan erosi lahan yang luar biasa. Sungai-sungai di pulau Jawa coklat pekat penuh butiran tanah karena erosi. Selanjutnya di muara terjadi pengendapan, sehingga sungai cepat sekali mendangkal. Akibatnya aliran air sungai terhambat dan banjir di mana-mana. Dan dampak erosi itu mengendap pula di waduk-waduk yang dibangun dengan harga mahal di Indonesia ini, sehingga usia waduk menjadi pendek karena pendangkalan.”

Di Banten, lanjut Siswono, hutannya tinggal 17% dari laus provinsi. Jawa Barat menyisakan 19% dari luas provinsi. Jawa Tengah 23% dari luas provinsi. Sementara di Jawa Timur yang tersisa hutannya tinggal 29% dari luas provinsi. “Idealnya, luasan hutan untuk pulau Jawa harus ada 30%,” jelas Siswono lebih lanjut.

Untuk deforestasi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dalam 30 tahun terakhir, kerusakan yang terjadi justrru lebih parah daripada pulau Jawa. Hanya karena di 3 pulau tersebut luasan hutannya terlihat lebih luas, jadi dampaknya tidak separah di Jawa. Dengan kata lain, kehancuranya tidak terlalu jelas, tersamar oleh areal hutan yang masih luas.(mh/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi IV
 
• Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat
 
• Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting
 
• Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster
 
• Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian
 
• Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]