Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PLN
Dahnil Anzar: Di Korsel Listrik Padam Menterinya Mundur, Kalau Di Sini Hilang
2019-08-05 06:10:53

Dahnil Anzar Simanjuntak.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemadaman listrik lebih dari 11 jam yang terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merugikan masyarakat dan para pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai pegiat UMKM juga merasakan hal yang demikian.

Pemilik kedai kopi, Begawan Kupie, itu mengaku mengalami kerugian yang sangat berarti akibat pemadaman listrik. Apalagi pemadaman di Cipondoh, Kota Tangerang yang menjadi lokasi kedai Begawan Kupie hampir mencapai 12 jam.

"Saya yakin juga dialami banyak UMKM yang lain di Jawa," katanya dalam akun Twitter pribadi, Senin (5/8).

Dahnil Anzar yang juga sebagai Jurubicara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto itu kemudian membandingkan pemdaman listrik ini dengan yang terjadi di belahan dunia lain.

Seperti di Australia, saat listrik pada ada kompensasi yang diberikan perusahaan penyedia listrik, yaitu gratis tagihan selama sebulan.

Sementara di Korea Selata pemadaman listrik berimbas pada kursi menteri. Menteri Ekonomi Korea Selatan, Choi Joong-Kyung menyatakan mundur pada 2011 lalu.

Dia mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemadaman listrik yang menimbulkan kemarahan masyarakat. Uniknya, pemadaman listrik saat itu hanya terjadi dalam durasi singkat, yaitu satu jam.

"Di Korsel menterinya mundur. Di sini menterinya hilang tanpa pesan tak berani ngomong di depan kamera," pungkasnya.(wv/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait PLN
 
• Sartono Pertanyakan Rencana Penyesuaian Tarif Listrik
 
• Pembangkit Kekurangan Batu Bara, PLN Harus Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik
 
• Buruknya Komunikasi PLN dengan Pelanggan, DPR Kembali Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik
 
• Pemerintah Gratiskan Tarif Listrik Bagi Pelanggan PLN Daya 450 VA dan Potongan 50 Persen untuk 900 VA Selama 3 Bulan
 
• Kejadian Listrik Padam, FSP BUMN akan Laporkan Direksi PLN ke Bareskrim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]