Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Aceh
DWP Aceh Timur Gelar Pertemuan dan Halal Bihalal
Thursday 05 Sep 2013 21:18:15

Ketua DWP Aceh Timur Novi Afrianty M.Ikhsan Ahyat saat bersalaman dengan para pengurus dan anggota pada Acara Silaturahmi di aula sekdakab setempat.(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Pergantian pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur pada 23 Agustus lalu maka jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan akan diemban istri Sekda yang baru, sesuai dengan kesepakatan pengurus dan anggotanya, Novi Afrianty M.Ikhsan Ahyat dipercayakan Ketua DWP menggantikan Dra.Bidasari Daulay Bahrumsyah M.Pd.

"Novi Afrianty melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan, pertemuan berlangsung di gedung Aula Setdakab setempat, kamis (5/9), merupakan ajang silaturahmi dan halal bihalal dan membahas program-program organisasi tersebut. Pada pertemuan tersebut, Novi Afrianty mengharapkan bantuan dan dukungan serta partisipasi dari semua anggotanya.

"Sementara Sekertaris Daerah M.Ikhsan Ahyat S.STP, M.AP dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Drs.Irfan Kamal M.Si mengatakan pengurus dan anggota Dharma Wanita untuk mendukung tugas-tugas suami demi kemajuan daerah, suami telah bekerja seharian penuh namun sesampai dirumah istri pasang muka cemberut, bila hal ini terjadi, tidak mendukung tugas suami.

"Saat ini Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur t di Kota Idi dan PNS nya masih banyak yang berdomisili di Kota Langsa, diperlukan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan tugas kedinasan selama seharian bagi para PNS, Irfan Kamal juga mengingatkan agar organisasi tersebut tidak disusupi politik dalam lingkungan organisasi, karena pada tahun 2014 merupakan pelaksanaan pesta demokrasi.

"Irfan Kamal meminta pengurus DWP, segera mengajukan penggantian jabatan Ketua Antar Waktu ke DWP Provinsi Aceh, demi tertib administrasi dalam organisasi yang akan dijalankannya, ikut hadir pada acara tersebut, seluruh pengurus dan anggota dari unit kerja DWP Pemkab setempat.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]