Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UU Ormas
DPR Tunda Pengesahan RUU Ormas
Saturday 13 Apr 2013 09:50:33

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya ditunda. Anggota Dewan sepakat untuk membahas RUU ini pada masa persidangan berikutnya.

“Dalam suratnya, pimpinan Panitia Khusus (Pansus) berharap dan meminta agar pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ormas yang sedianya dilakasanakan pada rapat pripurna hari ini, ditunda dan dilaksanakan pada masa persidangan berikutnya,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ketika memimpin Sidang Paripurna terakhir untuk Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jumat (12/4).

Priyo menyatakan persetujuan dari seluruh anggota DPR akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.DPR juga masih akan mendengarkan suara sejumlah ormas yang menginginkan RUU itu untuk ditunda.

Ditemui usai mengikuti Sidang Paripurna, Ketua PansusRUU Ormas Abdul Malik Haramain membenarkan penundaan pengesahan RUU Ormas ini.

"Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara prinsipal, isinya sudah disepakati semua fraksi termasuk perubahan-perubahan terakhir. Perubahan-perubahan yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodir," kata Abdul Malik.

Abdul Malik juga menyatakan bahwa Pansustelah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk menunda pengesahan. Ia memastikan isi redaksional RUU akan dibenahi oleh Pansus pada masa persidangan berikutnya, dan kemudian akan diagendakan untuk pengesahan.(sf/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait UU Ormas
 
• LSM Ikut Gugat Kebebasan Berserikat dalam UU Ormas
 
• Baru Sebulan Disahkan, UU Ormas Digugat PP Muhammadiyah
 
• UU Ormas di Sahkan, Kontras Akan Judicial Review ke MK
 
• Ribuan Buruh Aksi Tolak RUU Ormas di DPR
 
• KKB Menolak RUU Ormas, Adnan: Adakan Pembangkangan Nasional
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]