Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Tetap Dukung KPK dan Polri
Monday 02 Feb 2015 18:10:06

Ketua DPR Setya Novanto dan para wakil Ketua DPR saat menerima Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung DPR, Senin (2/2).(Foto: iwan armanias/parle/iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR mengharapkan KPK dan Polri tetap bisa berjalan seiring sejalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Intinya Dewan mendukung KPK maupun Polri, dengan harapan kedua institusi tersebut bisa melaksanakan tugasnya dan berjalan dengan baik. Hal itu ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto seusai menerima Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung DPR, Senin (2/2).

Ketua DPR dalam kesempatan ini didampingi para Wakil Ketua Taufik Kurniawan, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah. Dari Wantimpres hadir Subagyo HS, Suharso Monoarfa dan Rusdi Kirana.

Seusai pertemuan Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pihaknya mendapat masukan-masukan yang sangat berharga, khususnya masalah polri dan KPK.

Sementara Subagyo HS mengatakan, intinya bagaimana agar dalam memberikan nasehat kepada Presiden menghasilan keputusan terbaik untuk kita semua.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, kedatangan Wantimpres ke DPR sedang mencari jalan untuk memberikan masukan dalam posisi sebagai Dewan Pertimbangan. Bagaimana celah terbaik bagi Presiden dalam mengambil keputusan setelah keputusan persidangan pra peradilan. “Banyak yang didiskusikan, bagaimana Wantimpres nanti memberi masukan. Kita persilahkan, karena Wantimpres adalah aparatur yang ada di sekitar Presiden,” jelasnya.

Menurut Fahri, Dewan hanya bisa memberikan catatan-catatan hukum atas semua kasus yang ada. Masukan yang diberikan karena ada UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa, Kapolri harus dilantik setelah 20 hari setelah persetujuan Dewan. Dan 20 hari setelah mengecek file DPR, surat persetujuan dikirim tanggal 15 Januari, maka 20 hari jatuh pada tanggal 4 Februarri. “Apa akibat hukum jika sampai tanggal 4 Februari belum ada keputusan Presiden, ini yang banyak didiskusikan antara Pimpinan Dewan dengan Wantimpres,” ujar Fahri Hamzah.(mp/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]