Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Setujui Delapan RUU Pada Masa Sidang IV
Friday 11 Jul 2014 08:50:01

Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidato di Gedung Nusantara II, Kamis, (10/7).(Foto: iwan armanias/parle)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Pelaksanaan fungsi Legsilasi, Dewan telah menyetujui delapan RUU baik RUU Prioritas Prolegnas maupun RUU Kumulatif Terbuka. "DPR telah menyelesaikan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa,"ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang IV, di Gedung Nusantara II, Kamis, (10/7).

Menurutnya, UU ini dimaksudkan juga untuk menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan hak azasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,"terangnya.

Dia mengatakan, DPR juga telah menyetujui RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk disahkan menjadi UU, yaitu pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. "Dewan berharap, pembentukan daerah otonomi baru ini harus benar-benar dapat dioperasionalkan dan dikawal dengan baik, dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dapat memberikan kemampuan daerah dalam pemanfaatan potensi di daerahnya,"katanya.

Selanjutnya, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India telah disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 24 Juni 2014. "Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, Dewan berharap kedua negara dapat saling mendukung dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational crime),"jelasnya.(si/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]