*Demokrat dan Golkar elus Bambang Widjojanto dan Yunus Husein
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan(capim) KPK. Hal ini ditandai dengan mengundang Menkumham Patrialis Akbar bersama panitia seleksi capin KPK, BIN dan Polri. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10).
Menurut Tjatur, pihaknya berani menjamin bahwa dalam pemilihan pimpinan KPK nanti semuanya dapat berjalan independen. "Minggu ini akan ada rapat dengan Menkumham mengenai pembahasan delapan atau 10 nama capim untuk uji kelayakan. Setelah itu, kami mengundang pansel, BIN, dan Polri. Harus diketahui bahwa DPR itu ibu kandung KPK dan UU dibuat di sini. DPR tidak mungkin akan membunuh anak kandungnya," ujarnya berdiplomasi.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustopa menyatakan, pihaknya dari beberapa nama capim KPK, tengah membidik dua nama yang dianggap pantas duduk sebagai pimpinan KPK. Mereka adalah Yunus Husein dan Bambang Widjojanto. layak dipilih. “Tanpa maksud mengecilkan calon lain, kami menganggap Yunus Husein dan Bambang Widjojanto cukup memadai untuk memimpin KPK,” kata dia.
Dijelaskan Saan pihaknya sendiri merujuk kepada peringkat yang dipakai Pansel sebagai salah satu pertimbangan. Namun, pada finalisasi nnati, FPD akan memilih sendiri sesuai pertimbangannya dalam fit and proper test calon pimpinan KPK. "Semua nama sedang kami pelajari dan dalami, tapi dua nama itu rasanya pendalaman kami sudah relatif paham," tandasnya.
Sementara anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir melihat tiga nama yang dianggap layak menjadi pimpinan KPK. Ketiga nama itu adalah Yunus Husein, Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua. "Kalau saya lihat, Pak Yunus, Pak Bambang dan Pak Abdullah Hehamahua sepertinya pantas dipilih," ujar pengacara ini.
Menurut Nudirman, alasan nama Yunus Husein masuk hitungan Fraksi Golkar lantaran sudah berpengalaman menjadi Ketua PPATK. Sementara Bambang Widjojanto memang sudah dari awal Fraksi Golkar mendukung praktisi hukum tersebut. Sedangkan Abdullah Hehamahua selalu menampilkan kesederhanaan dan kejujuran. “tapi pilihan akhir setelah uji kelayakan nanti,” tandas mantan Wakil Ketua Banggar DPR itu.(mic/rob)
|
