Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
DPR RI
DPR Sayangkan Sikap Pemerintah Tak Hadir di Forum Parlemen Dunia
2017-09-06 11:20:05

SDGs membahas isu-isu seperti perubahan iklim, perdamaian, politik perempuan, hingga persoalan memerangi korupsi.(Foto: Istimewa)
BALI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak menghadiri Sidang Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri 47 negara.(tim)

"Kehadiran pemerintah dalam forum parlemen dunia tersebut dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Eksekutif seharusnya hadir. Ini penting, untuk mengirim sinyal ke dunia bahwa Indonesia itu komit terhadap pembangunan berkelanjutan," kata Fahri, disela-sela forum Parlemen Dunia, di Nusa Dua Bali, Bali, Rabu (6/9).

Ditambahkan Fahri, Forum Parlemen Dunia kali ini sebagai momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI sebagai inisiator terselenggaranya konferensi internasional tersebut. "Komitmennya Pemerintah kita sayangkan, Menkonya saja tidak hadir," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) membuka World Parliamentary Forum on Sustainable Development (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan), di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (6/9).

Dalam pidatonya, Setya Novanto mengatakan, melalui forum parlemen dunia dengan tema "Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development" akan membahas perencanaan peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan Agenda Pembangunan 2030 dengan tujuan penting mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim.

"Ini merupakan forum parlemen tingkat dunia pertama yang secara khusus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebuah kebanggaan tersendiri karena forum ini terlaksana atas inisiatif DPR RI sebagai bagian menjalankan peran Diplomasi Parlemen," jelas Setnov.

Menurutnya, ada begitu banyak tantangan mensukseskan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dimana, salah satunya adalah kemiskinan. "Saya ingin forum ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan," tegasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 47 negara yang hadir dalam Konferensi World Parliamentary Forum. Beberapa instusi internasional juga turut hadir, diantaranya UNEP, Women Parliament Leader, UN-SDSN, GOPAC, European Union dan AIPA.(tim/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]