Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
DPR RI
DPR Sayangkan Sikap Pemerintah Tak Hadir di Forum Parlemen Dunia
2017-09-06 11:20:05

SDGs membahas isu-isu seperti perubahan iklim, perdamaian, politik perempuan, hingga persoalan memerangi korupsi.(Foto: Istimewa)
BALI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak menghadiri Sidang Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri 47 negara.(tim)

"Kehadiran pemerintah dalam forum parlemen dunia tersebut dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Eksekutif seharusnya hadir. Ini penting, untuk mengirim sinyal ke dunia bahwa Indonesia itu komit terhadap pembangunan berkelanjutan," kata Fahri, disela-sela forum Parlemen Dunia, di Nusa Dua Bali, Bali, Rabu (6/9).

Ditambahkan Fahri, Forum Parlemen Dunia kali ini sebagai momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI sebagai inisiator terselenggaranya konferensi internasional tersebut. "Komitmennya Pemerintah kita sayangkan, Menkonya saja tidak hadir," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) membuka World Parliamentary Forum on Sustainable Development (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan), di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (6/9).

Dalam pidatonya, Setya Novanto mengatakan, melalui forum parlemen dunia dengan tema "Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development" akan membahas perencanaan peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan Agenda Pembangunan 2030 dengan tujuan penting mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim.

"Ini merupakan forum parlemen tingkat dunia pertama yang secara khusus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebuah kebanggaan tersendiri karena forum ini terlaksana atas inisiatif DPR RI sebagai bagian menjalankan peran Diplomasi Parlemen," jelas Setnov.

Menurutnya, ada begitu banyak tantangan mensukseskan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dimana, salah satunya adalah kemiskinan. "Saya ingin forum ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan," tegasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 47 negara yang hadir dalam Konferensi World Parliamentary Forum. Beberapa instusi internasional juga turut hadir, diantaranya UNEP, Women Parliament Leader, UN-SDSN, GOPAC, European Union dan AIPA.(tim/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]