Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus Century
DPR Sambut Baik Perkembangan Kasus Century
Wednesday 07 Mar 2012 22:11:06

Aksi unjuk rasa penuntasan skandal bailout Bank Century (Foto: Seruu.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji untuk segera meningkatkan penyelidikan kasus Century menjadi penyidikan. Sehingga, target KPK untuk dapat menyelesaikan kasus ini sebelum akhir 2012 dapat tercapai. Atas perkembangan tersebut, DPR merespons positif atas kemajuan penanganan kasus yang dilakukan pimpinan KPK periode saat ini.

"Timwas Century DPR telah dapat penjelasan KPK. Kami merasa nyaman KPK telah bekerja sebaik-baiknya," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, usai memimpin rapat Timwas Century bersama pimpinan KPK di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/3).

Kasus Century dipastikan, jelas dia, dapat tuntas dalam waktu paling lama 2012 ini. Hal ini ditunjukan dnegan adanya kemajuan-kemajuan dalam penyelidikan, termasuk konstruksi hukum untuk mengembalikan konstruksi hukum sebagaimana mestinya.

KPK pun telah memastikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait yang selama ini diduga ikut terlibat. Mereka tersebut selama ini diibaratkan sebagai orang yang tak tersentuh. “Jadi, hampir semua fraksi berpendapat bahwa kepemimpinan KPK sekarang ini paten alias bagus,” tandas politisi PDIP tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Timwas Century Bambang Soesatyo mengungkapkan, dari lima pimpinan KPK, dua di antaranya sudah menyatakan setuju kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan, yaitu Zulkarnain dan Abraham Samad. Sedangkan Adnan Pandu Praja kini sakit. Dan Bambang Widjojanto abstain, karena untuk menghindari conflict of interest karena pernah menjadi pengacara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Saat ini tinggal sikap dari Busyro Muqoddas yang ditunggu dalam peningkatan status penyidikan kasus Century. Pimpinan KPK juga berjanji untuk segera memeriksa pihak-pihak yang selama ini tidak terjangkau, seperti mantan Gubernur BI yang kini menjabat sebagai Wapres, Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani,” ungkap kader Partai Golkar ini.(jpc/rob)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
• Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
• SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
• Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
• Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
• Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]