Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi II
DPR Sahkan UU No 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw
Friday 12 Apr 2013 19:30:52

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat akhirnya disahkan di Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini, Jumat (12/4) di Gedung DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Dalam laporannya di rapat paripurna, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan dalam rapat konsultasi atau lobby pada tanggal 6 April 2013 antara Komisi II DPR dengan pemerintah, DPD serta pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, pemerintah Kabupaten Sorong dan pemerintah Kabupaten Tambrauw menghasilkan beberapa kesepakatan yang sudah dilaporkan pada rapat panja pada tanggal 10 April 2013.

Adapun kesepakatan dari rapat konsultasi itu diantaranya terhadap penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat akan dilakukan dengan pendekatan komprehensif sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 bahwa empat distrik dari Kabupaten Manokwari yakni distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Kenopi dan distrik Mubrani dan satu distrik dari Kabupaten Sorong yakni distrik Moraid menjadi bagian dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw.

Kesepakatan lainnya dalam rapat konsultasi itu adalah selanjutnya menugaskan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Sorong, pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk mensosialisasikan kesepakatan ini kepada semua pihak yang terkait dan masyarakat di masing-masing wilayahnya.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan dalam pengambilan keputusan tingkat I yang dilakukan dalam rapat kerja dengan Mendagri, perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM serta dihadiri juga oleh Komite I DPD dengan agenda mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat akhir pemerintah dan DPD pada tanggal 11 April 2013 diputuskan bahwa fraksi-fraksi dan pemerintah serta DPD menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutannya pada rapat paripurna mengatakan pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat merupakan pelaksanaan putusan MK No 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 terkait pasal 3 ayat (1) UU no 56 tahun 2008 mengenai cakupan wilayah, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengikutsertakan empat distrik dari Kabupaten Manokwari yakni distrik Ambarbaken, distrik Kebar, distrik Kenopi, distrik Murbani dan satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu distrik Moraid menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Tambrauw.

Mendagri melanjutkan untuk pasal 5 ayat (1) mengenai batas wilayah, menyatakan batas-batas wilayahnya harus disesuaikan dengan perubahan cakupan wilayah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan.(nt/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi II
 
• Panas! Menpan RB Yuddy Bertengkar Sama Politikus PDIP
 
• Komisi II Akan Panggil KPU dan Bawaslu
 
• Komisi II Bertekad Tuntaskan RUU Pilkada Pada Masa Sidang Sekarang
 
• DPR Desak Bawaslu Segera Bentuk Mitra PPL
 
• Komisi II Apresiasi Kinerja DKPP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]