Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UU MD3
DPR Sahkan Revisi UU MD3
Saturday 06 Dec 2014 14:17:28

Ilustrasi. Sidang Paripurna Dewan.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jumat (5/12) malam, akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pengambilan keputusan tingkat II yang merupakan lanjutan dari pengesahan tingkat I di Pansus, berjalan lancar tanpa terjadi perdebatan.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Revisi UU MD3 Saan Mustopa menjelaskan ada beberapa substansi yang direvisi dalam UU MD3. Dua pasal yang direvisi yakni pasal 74 ayat 3,4,5 dan 6, dan pasal 98, disepakati untuk dihapus. Pasal ini berisi tentang hak DPR yaitu interpelasi, angket dan menyatakan pendapat yang awalnya bisa digunakan di tingkat komisi. Artinya, setelah direvisi, hak DPR hanya berlaku dalam rapat paripurna saja.

Selain itu, revisi juga meliputi penambahan satu di kursi wakil ketua di setiap alat kelengkapan Dewan, dari semula tiga menjadi empat wakil. Kemudian, peniadaan aturan mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat negara apabila tidak melakukan rekomendasi DPR.

Usai Saan melaporkan hasil pembahasan Pansus, Ketua DPR Setya Novanto yang memimpin rapat paripurna pun menanyakan kepada seluruh anggota DPR terhadap hasil laporan Pansus, apakah setuju atau tidak dengan revisi yang akan dilakukan.

“Apakah RUU perubahan UU MD3 Tahun 2014 dapat disetujui?” tanya Novanto kepada seluruh Anggota DPR yang hadir. Jawaban “Setuju” pun terdengar kompak dilontarkan Anggota DPR, sembari palu pimpinan diketuk, sebagai tanda revisi UU ini disahkan.

Sebelumnya, pembahasan dilakukan oleh Pansus Revisi UU MD3 dengan dipimpin oleh Saan Mustopa (F-PD), dengan didampingi wakilnya, yaitu Arif Wibowo (F-PDIP), Epidardi Asda (F-PPP) dan Ahmad Riza Patria (F-P Gerindra).

Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi masing-masing terkait perubahan dua pasal UU MD3. Kesepuluh fraksi menyatakan setuju terhadap 8 poin. Satu poin adalah penambahan pasal terkait penambahan jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan. Sementara 7 poin adalah penghapusan ayat pada dua pasal di UU MD3.(sf/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait UU MD3
 
Pelantikan PAW Dirut TVRI Dinilai Melanggar UU MD3
 
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
 
Ketua DPR Hormati Keputusan MK Terhadap UU MD3
 
UU MD3 Berlaku, Ketua DPR Jamin Tak Akan Kriminalisasi Pengkritik DPR
 
Jokowi Mengundang 4 Pakar Hukum Minta Pendapat UU MD3 dan RKUHP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]